PNACU645

272 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiawarga negara Indonesia (WNI). Sebagai penandatangan sejumlah instrumen internasional,Indonesia wajib merumuskan perundang-undangan dan kebijakan nasional guna melindungihak-hak yang secara jelas dinyatakan dalam traktat-traktat internasional ini.Dokumen ini secara singkat menguraikan norma dan standar internasional yang mempunyairelevansi potensial dengan perdagangan dan kekerasan serta pelanggaran yang terkait.Sebagian adalah traktat mengikat yang harus dipatuhi oleh negara penandatangan. Instrumenlainnya tidaklah seformal traktat dan konvensi, dan merupakan rekomendasi, deklarasi danresolusi yang juga disetujui oleh PBB dan organisasi internasional lain. Mereka dapat menjadipendahulu bagi traktat dan dapat menetapkan pedoman yang dapat mengarahkan kepolisiandan aksi nasional. Yang lainnya adalah perkembangan atau acara – seperti penunjukkanPelapor Khusus untuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau Konferensi Beijing – yangmendorong pemikiran kembali mengenai tanggung jawab internasional. Daftar sejumlahinstrumen internasional dan perkembangan yang relevan dengan upaya penanggulanganperdagangan juga dimasukkan di sini.Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi alat dan acuan bagi aktor masyarakat madanidan pemerintah guna mencapai pengertian yang lebih baik tentang penggunaan dan artiinstrumen internasional. Masyarakat madani Indonesia mempunyai peran penting untukdimainkan dalam rangka memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam instrumeninternasional yang diterima oleh pemerintah dikodifikasi ke dalam perundang-undangandan kebijakan nasional yang sesuai di Indonesia dan kemudian diberlakukan. LSM jugaharus melakukan advokasi untuk merevisi perundang-undangan yang tidak memenuhistandar-standar ini. Pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sama pentingnya untukdimainkan. Penandatangan sejumlah konvensi tertentu wajib mengimplementasi dan merevisiperundang-undangan nasional untuk melindungi hak-hak yang diuraikan dalam instrumeninternasional, seperti halnya pemberlakuan perundang-undangan dan kebijakan nasionalini. Selain itu, pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk meratifikasi traktatinternasional lanjutan yang mengkodifikasi hak dasar dan kebebasan yang berhak dinikmatisemua manusia.Instrumen InternasionalDi bawah ini adalah daftar norma dan standar internasional yang diberlakukan oleh PBBdan Organisasi antarpemerintah lainnya (OAP). Seluruh teks ini – deklarasi, resolusi,rekomendasi, dan traktat – apa pun namanya, secara umum disebut sebagai instrumen.Instrumen-instrumen ini disusun oleh masyarakat internasional sebagai tanggapan terhadappelanggaran HAM serta kejahatan yang menjijikkan dan sistematis di seluruh dunia.Instrumen-instrumen di bawah ini adalah instrumen HAM dan kriminal penting yangmempunyai kaitan sebagai alat untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak, kerjapaksa dan praktik-praktik serupa perbudakan. Versi lengkap sebagian besar instrumen inidapat ditemukan di Internet di halaman web (web page) Office of the High Commissioner forHuman Rights yang berjudul Human Rights Instruments http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm