PNACU645

238 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaPasal 33: Setiap calon TKI harus berusia minimal 18 tahun, kecuali peraturannegara tujuan menentukan lain.Pasal 42: PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransiperlindungan TKI.Pasal 54: Perwakilan Republik Indonesia mengelola data TKI, memantaukeberadan TKI serta memberikan bantuan dalam rangka pembinaan danperlindungan TKI di wilayah akreditasinya.Buruh migran kerap dikenakan pungutan-pungutan yang pada akhirnya menjerumuskanmereka ke dalam jeratan utang dengan agen. Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEP-204/MEN/1999) juga mengatur tentang pembayaran pungutan. Pasal 47 (1) menyatakan bahwasemua biaya penempatan TKI pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pengguna kecualiditentukan lain atas persetujuan Direktur Jenderal. Kendati demikian, biaya-biaya tertentuseperti yang diuraikan di bawah ini dapat dikenakan kepada TKI.Pasal 47 (2) biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputibiaya:a. dokumen jati diri tenaga kerja;b. tes kesehatan;c. visa kerja;d. transportasi lokal;e. akomodasi dan konsumsi;f. uang jaminan, sesuai dengan negara tujuan.(3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d ditetapkanoleh Direktur Jenderal setelah melakukan koordinasi dengan instansi dan lembagayang terkait.Pasal 48 menyatakan bahwa PJTKI dilarang memungut biaya kepada calon TKImelebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dan (3).Pasal 50 berbunyi, “Pembayaran biaya yang menjadi kewajiban calon TKI kepadaPJTKI dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sesuai kesepakatan antaracalon TKI dengan PJTKI.” Kendati demikian, ayat (2) menyatakan bahwa dalamhal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan caramengangsur, besarnya angsuran setiap bulan tidak boleh melebihi 25% (duapuluh lima per seratus ) dari gaji TKI yang diterima setiap bulan.Peraturan ini juga tidak membahas tentang penggantian biaya-biaya bila seorang calon TKImembatalkan kontraknya.Peraturan itu juga mengatur tentang penampungan. Pasal 41 peraturan ini menyatakan bahwa:“Dalam hal persiapan pemberangkatan calon TKI membutuhkan tempat penampungan maka