PNACU645

Tinjauan Umum13yang tidak aman atau tidak higienis, atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang laindari yang dijanjikan sebelumnya.• Dari Prostitusi menjadi Perburuhan yang Informal dan Tidak Diatur oleh Hukum: Pada tahun1994 PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “Perdagangan Perempuan dan AnakPerempuan” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasiyang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa.Resolusi ini juga mengakui bahwa perempuan sering kali secara sadar mengijinkan dirinyadikirim ke luar negeri atau ke daerah lain, secara sah atau tidak sah, namun merekatidak mengetahui eksploitasi yang sudah menunggu mereka. Resolusi ini menyatakanbahwa perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dananak perempuan masuk ke dalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segiekonomi ataupun seksual” (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 28).Meski perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual memang hanya dikenal di Indonesia,diduga jumlah perempuan yang diperdagangkan untuk bentuk-bentuk perburuhan lainjauh lebih banyak. Dari hampir setengah juta warga Indonesia yang bermigrasi secararesmi untuk bekerja setiap tahunnya, 70% adalah perempuan (Hugo, 2001: 109); danmasih banyak lagi yang ditengarai bermigrasi melalui jalur-jalur tak resmi, Sebagianbesar perempuan bermigrasi untuk bekerja sebagai pramuwisma; sebagian lainnya untukbekerja di rumah makan, pabrik atau perkebunan. Dari hasil penelitian, juga data dariLSM tentang buruh migran, kami menemukan bahwa banyak dari antara perempuan iniyang menemukan diri mereka sendiri di dalam kondisi eksploitatif, penjeratan utang(debt bondage), penyitaan identifikasi, dan pembatasan gerak, yang merupakan unsurunsurperdagangan.• Dari Kekerasan terhadap Perempuan menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Perubahandalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangansebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksinegara, menjadi memandangnya sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusiayang mendasar dan karena itu merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab negara.Perspektif hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang terus berkembang ini terlihatpaling jelas dalam Konferensi Dunia PBB mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun1993 dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuantahun 1979. Demikian pula, Deklarasi/Program Aksi Wina (VDPA) menekankanperlunya mengkonseptualisasi pelanggaran perdagangan sebagai pelanggaran hak asasimanusia (Pasal I [18]).• Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal: Pergeseran paradigma ini terutamamenunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangansebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyaikonsekuensi yang negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasisaja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdaganganperempuan. Pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan masuk ke