PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia237dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 dan paling banyakRp.15.000.000.000,00.Pasal 3 ayat 2 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucianuang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).UU No. 1/1979 tentang EktradisiDalam Lampiran UU No. 1/1979, kejahatan perdagangan termasuk dalam daftar kejahatanyang pelakunya dapat diekstradisi, termasuk:• Menculik seorang perempuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipumuslihat, atau dengan sengaja menculik seseorang yang belum cukup umur;• Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;• Penculikan dan penahanan melawan hukum;• Perbudakan.Dengan demikian, semua pelaku kejahatan perdagangan yang dilakukan terhadap warganegara Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri oleh pelaku yang memegangkewarganegaraan Indonesia atau negara lain dapat diekstradisi dan diadili di Indonesia selamanegara tersebut memiliki punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pelaku perdaganganyang ditemukan berada di Indonesia, yang telah melakukan kejahatan perdagangan di negaralain juga dapat diekstradisi ke negara tersebut selama negara itu mempunyai perjanjianekstradisi dengan Indonesia.Dewasa ini Indonesia telah mengikat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, antaralain Australia melalui UU No. 8/1994, Filipina melalui UU No. 10/1976, Hong Kong,Malaysia dan Thailand.Peraturan mengenai Perusahaan Penempatan Tenaga KerjaPeraturan lain yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari eksploitasioleh agen perekrutan tenaga kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja TentangPenempatan TKI di Luar Negeri (KEP-204/MEN/1999) khususnya peraturan tentangperlindungan buruh migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI). Karena peraturanini dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, maka peraturan itu hanya dapat memberikan sanksiadministratif terhadap mereka yang berada dibawah koordinasi administratif departementenaga kerja. Sanksi administratif dapat berupa skors atau pencabutan izin perusahaan.Beberapa pasal peraturan itu yang khususnya relevan dengan perdagangan adalah:Pasal 29: PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggarkesusilaan.