PNACU645

274 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia• 1984 - Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam,Tidak Manusiawi dan Merendahkan Lainnya (CAT) (disahkan tahun 1987)Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 November 1998.• 1985 - Deklarasi Hak Asasi Manusia Individu yang bukan Warga Negara di Negaradi mana Mereka TinggalDisetujui oleh Resolusi Majelis Umum 40/144, 13 Desember 1985.• 1985 - Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan danPenyalahgunaan KekuasaanDisetujui oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985.• 1989 - Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) (disahkan tahun 1990)Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.• 1990 - Konvensi Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarga MerekaIndonesia belum meratifikasi traktat ini.• 1992 - Rekomendasi No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komite PBBuntuk Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)• 1993 - Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (DEVAW)Resolusi Majelis Umum 48/104, 20 Desember 1993.• 1993 - Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA)• 1993 - Rekomendasi Komisi PBB tentang Status Perempuan• 1994 - Pengangkatan Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan• 1994 - Resolusi 38/7 – Kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Komisi StatusPerempuan• 1995 - Resolusi 39/6 Perdagangan perempuan dan anak perempuan, Komisi StatusPerempuan• 1995 - Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan (Beijing) dan DeklarasiBeijing dan Kebijaksanan Aksi• 1996 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) 51/66:Perdagangan perempuan dan anak perempuan• 1998 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) 52/98:Perdagangan perempuan dan anak perempuan• 1998 - Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal InternasionalIndonesia belum meratifikasi Statuta Roma tersebut.• 1999 - Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadapPerempuan (disahkan tahun 2000)Indonesia meratifikasi protokol ini pada bulan Februari 2000.