PNACU645

Bentuk-bentuk Perdagangan di Indonesia69yang tidak sepatutnya dialami, bayaran yang rendah, tidak memiliki akses untuk memperolehjaminan sosial, makanan yang tidak memadai dan pengurungan karena mereka takut kepadapihak berwenang dan sering kali tidak menguasai bahasa setempat. Sedangkan dalam halperdagangan, mereka dibujuk dengan janji-janji kosong oleh agen yang terorganisasi denganbaik dan beroperasi di seluruh dunia (Wickramesekera, 2002: 18-19).Hubungan kerja antara PRT dan majikannya sering kali amat informal. Biasanya tidak adakontrak kerja di antara mereka, yang mengakibatkan PRT menjadi kurang terlindungi. Karenatidak ada kontrak kerja, majikan dapat dengan sewenang-wenang memutuskan kapan gajiakan diberikan dan tunjangan apa yang akan atau tidak akan diperoleh PRT. Hasil penelitianTjoet Njak Dien pada tahun 2000 menemukan bahwa banyak PRT yang dibayar beberapabulan sekali, bukan sebulan sekali. Majikan sering kali menahan gaji PRT sampai ia hendakpulang kampung dan meminta gajinya yang belum dibayar kepada majikan (Astuti, 2000:77). Hasil penelitian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1992 menemukan bahwakebanyakan PRT dibayar bulanan atau mingguan, namun beberapa hanya setahun sekali(ketika mereka pulang kampung), sebagian hanya jika PRT mengatakan memerlukan uangdalam jumlah besar, dan yang lainnya enam bulan sekali (Tenaga Kerja, 1992). Survei AtmaJaya juga SAMIN terhadap PRT anak menemukan bahwa kebanyakan PRT anak memberikanpaling tidak sebagian gaji mereka kepada orang tua. Pada beberapa kasus, upah PRT anakdibayarkan langsung oleh majikan kepada orang tua anak tersebut (Blagbrough, 1995: 17).Kendati profesi PRT tidak diatur oleh peraturan tenaga kerja yang berlaku, ada beberapaperaturan daerah (perda) yang mengatur tentang PRT. Misalnya, Perda Provinsi DKI JakartaNo. 9/1993 memberikan perlindungan bagi PRT di Jakarta. Misalnya, peraturan ini melarangperusahaan penempatan untuk memungut biaya apa pun dari PRT; PRT berhak menikmaticuti tahunan, pembayaran gaji secara teratur, makanan, tempat tinggal, dan tunjangan lain.Majikan yang melanggar ketentuan-ketentuan ini diancam sanksi maksimum tiga bulanpenjara atau denda sebesar Rp.50.000,00. Sejauh ini, belum jelas seberapa efektif peraturanini dalam menangani masalah PRT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian VI tentangKajian Perundang-undangan Indonesia.Konvensi ILO no 182 dan 138, juga hukum Indonesia, tidak secara spesifik menyebutkanprevalensi luas PRT anak. Namun mereka menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya dan bahwa anak yang berumurkurang dari 15 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun yang dapat mengganggukehadirannya di sekolah atau membahayakan kesehatan dan perkembangan dirinya. Dalamkebanyakan kasus, pekerjaan sebagai PRT memang mengganggu kehadiran anak di sekolah(Wibawa dan Moeliono, 2002: 5), sehingga tidak sulit untuk mengatakan bahwa anak yangberumur di bawah 15 tahun harus dilindungi berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia daribekerja sebagai PRT penuh waktu. Kendati demikian, untuk anak yang berumur antara 15-18 tahun, hukum Indonesia dan konvensi-konvensi tersebut masih belum mengaturnyadengan jelas. Kendati tidak semua pekerjaan rumah tangga membawa kesulitan bagi anakyang berumur antara 15 sampai 18 tahun, dalam banyak kasus kondisi kerjanya sedemikianrupa sehingga dapat dianggap sebagai berbahaya dan dapat menjadi salah satu bentuk