PNACU645

242 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaWalaupuan para UU ini telah ada dan dapat serta harus digunakan untuk segera menindakmereka yang memperdagangkan manusia, ada beberapa celah dalam perundang-undanganyang ada. Misalnya, sanksi yang diberlakukan, dalam kebanyakan kasus, terlalu ringan untukdapat menjadi penangkal. Tidak ada ketentuan tentang perlindungan saksi, tidak adakompensasi untuk korban, dan tidak ada layanan khusus bagi korban perdaganganberkebangsaan asing. Bagian di bawah ini menjabarkan di mana sebagian celah itu berada.Ini harus dipertimbangkan pada saat pemerintah menyusun undang-undang dan kebijakanbaru untuk memerangi perdagangan.Rekomendasi bagi Penyempurnaan Perundang-undanganBerikut ini adalah beberapa saran yang perlu dimasukkan dalam penyusunan perundangundanganperdagangan baru atau dalam penyempurnaan perundang-undangan yang ada.Saran-saran ini didasarkan pada standar internasional.Penetapan Tindak Pidana1. Temuan: Sering kali kekerasan atau eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri tidakdapat diajukan ke pengadilan karena perbuatan tersebut dianggap urusan pribadi atau rumahtangga dan bukan kejahatan pidana. KUHP, misalnya, hanya mengkriminalisasi tindakpemerkosaan di luar perkawinan kecuali jika si istri masih di bawah umur dan mengakibatkancedera. Silakan lihat pasal 285, 287 dan 288 KUHP.Rekomendasi: Tetapkan pemerkosaan atau kekerasan seksual dalam perkawinan sebagaitindak pidana.2. Temuan: Pasal 297 KUHP mengkriminalisasi perdagangan, tetapi tidak memberikandefinisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan, sehingga dalam praktiksulit untuk menerapkannya. Misalnya pasal itu hanya menyatakan bahwa “Perdaganganwanita (usia tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancamdengan pidana penjara paling lama enam tahun,” tanpa mendefinisikan perdagangan.Rekomendasi: Cantumkan definisi hukum tentang perdagangan yang mengkriminalisasisemua bentuk perdagangan orang •perempuan, lelaki dan anak. Definisi-definisi yangdimasukkan dalam perundang-undangan negara lain dan kajian legislatif internasional antaralain:The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol (PanduanProtokol Perdagangan PBB yang Lengkap dengan Anotasi) mengusulkan definisiberikut ini untuk digunakan dalam hukum pidana: “Perdagangan manusia”adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaanseseorang, dengan cara apa pun, untuk kerja atau pelayanan paksa, perbudakanatau praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh(Jordan, 2002: 7).