PNACU645

168 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaF. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERDAGANGANOleh Anis HamimIndonesia digolongkan sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Menurut Indeks PersepsiKorupsi 2002 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia menempatiperingkat ke-96 dari 102 negara, atau dengan kata lain, merupakan negara paling korupkeenam di dunia (Transparency International, 2002). Ketika Penyelidik PBB untukKemandirian Peradilan datang ke Indonesia, di tengah-tengah kunjungannya ia menyatakanbahwa situasinya ternyata lebih buruk dari yang ia perkirakan; bahwa Indonesia ternyataluar biasa korup; dan bahwa tidak ada keadilan yang sesungguhnya di Indonesia (Uchida,2002b).Studi-studi ini mendapati bahwa korupsi di Indonesia berdampak luas terhadap kebanyakanaspek pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Korupsi di Indonesiamelibatkan hampir semua lembaga, termasuk lembaga eksekutif, legislatif dan cabang-cabangyudikatif dari pemerintah. Korupsi terjadi di semua level pemerintahan, dari level tertinggi,termasuk kantor kepresidenan, sampai tingkat pemerintahan terendah, seperti aparatkecamatan dan desa. Akibat korupsi, banyak peraturan yang sudah disahkan tidakdiimplementasikan sebagaimana seharusnya, dan banyak lembaga dan perusahaan yangdikelola oleh negara, yang melayani sarana-sarana umum seperti air, gas, listrik, tidak bekerjadengan efisien. Praktik penyuapan antara birokrat dan masyarakat telah menjadi kebiasaandan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membuat korupsi sangat sulitdiberantas (‘Hand in Hand,’ 2000).Karena korupsi telah menjadi sesuatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anakdi Indonesia, di samping dalam menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan.Bagian berikut ini akan menggambarkan secara lebih terperinci, peran dan dampak korupsiterhadap perdagangan.Biaya-Biaya Ilegal dan Pemalsuan DokumenSejumlah studi menunjukkan bahwa para buruh migran seringkali diminta membayar berbagaipungli kepada pihak berwenang untuk memperoleh surat-surat yang diperlukan untukberangkat ke luar negeri. Salah satu studi menunjukkan bahwa di Jakarta, sebuah paspordapat menelan biaya tiga kali lebih besar dari biaya resmi, bahkan dalam situasi normal(‘Pungli Paspor,’ 1996). Para perekrut buruh migran menyatakan bahwa mereka membayarpungli kepada personel imigrasi, polisi dan militer di perbatasan Malaysia setiap kali merekaakan menyeberangkan kendaraan yang bermuatan perempuan dan gadis-gadis yang akanbekerja secara ilegal di Malaysia (Jones, 2000: 50-51).Di samping pembayaran pungli ‘normal’, menyuap aparat pemerintah agar mereka mau bekerjasama dalam memalsukan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta