PNACU645

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perdagangan169kelahiran dan paspor bukanlah sesuatu yang baru. Salma Safitri, Direktur SolidaritasPerempuan di Jakarta, menyatakan bahwa mereka menemukan begitu banyak kasus anakperempuan di bawah umur, yang sering kali baru berumur antara 15-17 tahun, yang direkrutsebagai buruh migran. Hukum Indonesia tidak mengijinkan warga negara di bawah umur 18tahun berangkat ke luar negeri dengan visa kerja. Banyak negara tujuan juga membatasi visakerja hanya untuk mereka yang berumur di atas 18 atau bahkan 25 tahun. Agar dapat mengirimgadis-gadis di bawah umur ini ke luar negeri, para agen memalsukan KTP mereka melaluikerja sama baik dengan kepala desa maupun camat (Wawancara, 2002). Informasi iniditegaskan oleh banyak LSM di berbagai daerah di Indonesia (Kunjungan lapangan proyek),juga oleh pers nasional. Menurut prosedur resmi, persyaratan untuk mendapatkan pasportidak hanya KTP, tetapi juga akta kelahiran dan lulus wawancara, di mana seorang pemohonpaspor harus menerangkan alasan perjalanannya ke luar negeri. Kendati demikian, sejumlahberita melaporkan bahwa siapa saja yang sudah mempunyai KTP dapat membeli sebuahpaspor dengan membayar Rp.2,5 juta, sekalipun biaya resmi yang dikenakan untuk sebuahpaspor hanya Rp.115 ribu. Uang itu diambil oleh agen dan dibagi dengan petugas imigrasiserta pejabat pemerintah lain dengan siapa agen tersebut bekerja sama. (‘Manakala Oknum,’2002).Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari aspekumur mereka yang masih muda serta keluguan mereka, dan status mereka sebagai imigrangelap. Biasanya yang direkrut untuk posisi-posisi ini adalah perempuan-perempuan desayang masih belia. Menurut sejumlah LSM yang mendampingi mereka, mereka umumnyasecara psikologis tidak siap untuk menghadapi kemandirian yang dibutuhkan untuk bekerjadi luar negeri. Mereka tidak tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri dalam keadaandarurat, tidak terbiasa tinggal di kota besar, dan sering terlalu pemalu untuk mencari bantuandari orang asing di negeri asing. Tidak peduli berapa pun usia dan selugu apa pun mereka,mereka yang bermigrasi dengan dokumen palsu takut kalau status ilegal mereka akanmembuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapatmenyebabkan mereka dideportasi. Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan akandideportasi atau ditangkap ini untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan gadis tersebut(Kunjungan lapangan proyek).Proses HukumInformasi mengenai korupsi di dalam lembaga-lembaga yudikatif juga diperoleh dari sumbersumberyang terpercaya. Polisi, kejaksaan agung dan pengadilan berfungsi sebagai apa yangdisebut Indonesian Corruption Watch (ICW), sebuah LSM nasional terkemuka yangmelakukan advokasi menentang korupsi di Indonesia, sebagai ‘mafia pengadilan’. Penelitianyang dilakukan oleh ICW mengindikasikan bahwa korupsi di dalam lembaga-lembagayudikatif melibatkan kebanyakan, bila tidak semua, aktor dalam proses hukum. Menurutlaporan ini, korupsi dalam pengadilan pidana melibatkan polisi, panitera, pengacara, jaksapenuntut, dan hakim, juga aparat-aparat lembaga pemasyarakatan. Dalam pengadilan perdata