PNACU645

294 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiauntuk memberikan layanan kepada korban dan program pencegahan untuk kelompokyang rentan. Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan teknis, pelatihan, dankegiatan yang terkait dengan :(a) Perencanaan strategis(b) Peningkatan kapasitas staf pemerintah(c) Penyusunan rencana aksi nasional (lihat bagian VII, Rencana Aksi Nasional)(d) Perancangan dan pengesahan legislasi penanggulangan perdagangan, antaralain:• Pengkajian legislasi yang berlaku di Indonesia yang dapat digunakan untuk menghukumperdagangan serta kekerasan yang terkait, dan rekomendasi untuk reformasi legislatifberdasarkan standar dan pedoman internasional yang terkait dengan konteks Indonesia (lihatbagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia).Meski penyusunan RAN dan pengembangan perundang-undangan yang baru merupakankemajuan yang penting dalam perang melawan perdagangan, upaya-upaya ini hanya akanberhasil bila UU dan kebijakan-kebijakan ditegakkan dan dilaksanakan seperti yangseharusnya. Namun tekad politik yang besar dari para pejabat tinggi pemerintah jugadibutuhkan untuk mendorong penegakan hukum, agar kasus perdagangan benar-benardiselidiki dan diproses secara hukum, dan untuk menjatuhkan sanksi yang cukup keraskepada pelaku perdagangan agar mereka enggan melakukannya.Karena KPP adalah pihak yang memegang peranan utama dalam prakarsa penanggulanganperdagangan untuk pemerintah Indonesia, CTP memfokuskan diri terutama pada upayakerja sama dengan KPP. Namun untuk memastikan terwujudnya pendekatan komprehensifguna menanggulangi perdagangan di Indonesia, CTP juga memberikan bantuan khusus kepadalembaga pemerintahan lain, seperti Depnaker dan Kementerian Koordinator KesejahteraanRakyat. Dukungan ini antara lain berupa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dalamisu-isu yang berkaitan dengan inspeksi terhadap penampungan buruh migran dan reintegrasi/pemulangan korban.CTP juga membantu pemerintah Indonesia dalam usaha untuk membangun jaringan dankoordinasi dengan sejumlah provinsi dan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bersamadengan staf KPP, Menkokesra, dan Depnaker, ACILS dan ICMC melakukan misi kunjunganke 12 provinsi di Indonesia untuk mengkaji pola perdagangan di setiap provinsi, dan untukmemperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai LSM, serikat buruh / serikat pekerja,universitas, dan lembaga pemerintah setempat di masing-masing provinsi yang bekerja untukisu-isu yang berkaitan dengan perdagangan. Kedua belas provinsi ini adalah Riau, SumatraUtara, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan tersebutmemungkinkan staf pemerintah mengunjungi provinsi-provinsi tersebut untuk melihat secaralangsung keadaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dan untuk bertemu dengan rekanrekanmereka di tingkat provinsi. Kegiatan ini meningkatkan pengertian mereka mengenai