PNACU645

12 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaPada tahun 1904, dibuat konvensi internasional pertama antiperdagangan, yaituInternational Agreement for the Suppression of the White Slave Trade (KesepakatanInternasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensiini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauanmereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Sebuah konvensi baru pada tahun 1910memperluas konvensi ini dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri.Kedua konvensi hanya membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa ataudengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.Perluasan kerangka konseptual tersebut mencerminkan transisi dari memandangperekrutan sebagai suatu tindakan terpisah menjadi konsep perdagangan yang lebihkompleks sebagai suatu proses yang meliputi tindakan perekrutan dan kondisi kerjaakhir yang akan dialami oleh orang yang direkrut. Dalam kerangka ini, seorang perempuandapat diperdagangkan untuk pekerjaan yang telah ia pilih dengan sukarela. Profesipembantu rumah tangga akan memberikan sebuah ilustrasi yang baik untuk poin ini.Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga umumnya dipandang tidak eksploitatif danbanyak perempuan dengan sukarela memilih untuk meninggalkan tempat asalnya untukbekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kendati demikian, cara seorang perempuandirekrut untuk pekerjaan itu dan kondisi kerjanya dapat mengubah pekerjaan sebagaipembantu rumah tangga itu menjadi kerja paksa. Banyak perempuan dan anak Indonesiabermigrasi atas kemauan mereka sendiri untuk mencari pekerjaan. Dalam beberapakasus, mereka bahkan membayar perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan. Namunsifat pekerjaan dan kondisi yang eksploitatif baru akan diketahui setelah mereka sampaidi tempat tujuan.• Dari Pemaksaan menjadi ‘dengan atau tanpa Persetujuan’: Kerangka tersebut juga berubahdari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasanatau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korbanperdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ke tempat lain.Pada tahun 1949, PBB mengesahkan Convention for the Suppression of the Traffickingin Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi untukMemberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain).Konvensi ini mengutuk perdagangan untuk tujuan di dalam maupun ke luar negeri,menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengankekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuandari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yangilegal. Kendati demikian, karena perkembangan-perkembangan yang lebih luas ini,banyak negara menolak menandatangani konvensi ini.Di Indonesia, biasanya seseorang akan menyetujui perekrutan diri mereka, bahkan ingindirekrut. Namun mereka tidak mengetahui kondisi kerja yang menunggu mereka. Merekamungkin akan dipaksa untuk bekerja dengan bayaran yang kecil atau tanpa bayaransama sekali karena menanggung utang yang menumpuk, untuk bekerja dalam kondisi