PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia239PJTKI wajib menyediakan akomodasi di tempat penampungan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.” Namun peraturan ini tidak menetapkan lebih jauh tentang aturan atau kondisiuntuk penampungan. Isu tentang penyekapan ilegal juga tidak dibicarakan.Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 9/1993 tentangPembantu Rumah Tangga (PRT)Pemerintah dan DPR tingkat I (provinsi) juga mengeluarkan sejumlah peraturan. Peraturanperaturanini hanya mempunyai kekuatan mengikat di dalam yurisdiksi provinsi tersebut.Sebagian peraturan daerah ini mungkin relevan untuk memerangi perdagangan, misalnyaPeraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 9 Tahun 1993 mengenai PRT. Peraturan inimemiliki beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada agen atau majikan PRT di Jakartayang melanggar hak-hak pekerjanya.Pasal 4, 5, 6, 14 mengenai Kewajiban Badan Usaha Penyalur Tenaga KerjaPramuwisma (PRT), antara lain: menyediakan tempat penampungan, melatihcalon pramuwisma, mempunyai izin operasional, menjamin pramuwisma bekerjaminimal 6 bulan, membuat ikatan kerja antara pengguna jasa dengan pramuwismayang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.Pasal 8: Penyalur dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari PRT,menyalurkan PRT melalui calo dan dilarang menyalurkan PRT keluar wilayahDKI Jakarta.Pasal 12: tentang kewajiban pengguna jasa (majikan) terhadap PRT: memberiupah, makan, minum dan cuti tahunan, memberi pakaian minimal 1 stel setahun,memberikan bimbingan dalam mengerjakan tugas-tugas yang menyangkutkeselamatan kerja, menyediakan ruang tidur yang layak, memberikan perlakuanyang manusiawi.Pasal 27: Sanksi bagi majikan dan penyalur yang melanggar hak-hak PRT dapatdiancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyakbanyaknyalima puluh ribu rupiah.Perlindungan Saksi dan KompensasiDewasa ini belum ada dasar hukum dalam KUHP untuk kompensasi bagi korban atau untukperlindungan bagi saksi. Satu-satunya peraturan yang menyediakan kedua hal ini adalah UUtentang HAM, UU No. 26/2000 bersama dengan peraturan pelaksanaannya, PeraturanPemerintah (PP) No. 2/2002 dan PP No. 3/2002. UU ini menetapkan bahwa korban dapatmenerima kompensasi (dari pemerintah), restitusi (dari pelaku atau pihak ketiga) danrehabilitasi. Kendati demikian, karena perdagangan di Indonesia umumnya tidak dapatdigolongkan sebagai tindakan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, maka UU initidak dapat diterapkan.