PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia245mengakibatkan dampak negatif terhadap tanggung jawab pribadi yang terlibat. (Jordan,2002: 109).Penuntutan7. Temuan: Ada unit khusus di dalam kepolisian untuk membantu perempuan korbankekerasan. Unit ini menandai sebuah langkah maju yang penting dan berpotensi untukmemberikan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak korban perdagangan.Kendati demikian, unit khusus ini sering kali mengalami marginalisasi dalam kepolisian,mereka belum diintegrasikan ke dalam organisasi kepolisian nasional dan stafnya tidak diberiwewenang atau sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki kasus-kasus dengan memadai.Rekomendasi: Dirikan unit khusus di kantor polisi dan kejaksaan (atau gunakan unit khususyang telah ada seperti unit antikekerasan terhadap perempuan “ Ruang Pelayanan Khususatau RPK) untuk menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan. Berikan pelatihan khususkepada unit ini tentang bagaimana menangani kasus perdagangan dan bagaimana bersikappeka terhadap kebutuhan dan trauma korban. Pastikan bahwa unit ini menerima pendanaandan sumber daya agar dapat menuntut kasus dengan tepat. Masukkan pelatihan tentangperundang-undangan penanggulangan perdagangan ke dalam pelatihan umum polisi dankurikulum pelatihan kejaksaan.8. Temuan: Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang ada kadang kala dipakai untukmendakwa korban perdagangan dengan tuduhan pidana, khususnya terhadap mereka yangdiperdagangkan untuk tujuan prostitusi. Meski KUHP tidak mengkriminalisasi prostitusi,beberapa peraturan daerah (Perda) secara tidak langsung melakukannya. Misalnya di SumateraBarat berlaku jam malam bagi perempuan, melarang mereka keluar rumah antara jam 22.00– 04.00. Peraturan-peraturan seperti ini digunakan untuk melecehkan dan menuntut pekerjaseks.Rekomendasi: Jangan tuntut korban perdagangan untuk pelanggaran-pelanggaran yangberhubungan dengan perdagangan, seperti prostitusi, pemilikan paspor palsu, atau pelanggarankeimigrasian (Jordan, 2002: 112). Tetapkan kriteria dalam perundang-undangan yang akandipakai untuk menentukan apakah seseorang harus diperlakukan sebagai korban perdagangan.Kompensasi bagi Korban9. Temuan: perundang-undangan yang ada tidak menyediakan kompensasi bagi korbanuntuk gaji yang tidak dibayar, atau cedera dan penderitaan yang mereka alami.Rekomendasi 9.1: Sebagaimana diuraikan diatas, di samping hukuman penjara dan denda,masukkan sanksi penyitaan aset dan penutupan usaha sebagai sanksi terhadap pelakuperdagangan, dan pakai aset sitaan ini untuk membayar kompensasi kepada korban danuntuk mendukung pemberian layanan kepada korban. Negara juga harus menetapkan kewajibanpidana dan perdata terhadap badan hukum yang terlibat dalam perdagangan tanpa mengakibatkandampak negatif terhadap kewajiban pribadi yang terlibat (Jordan, 2002: 109).