PNACU645

4 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiatertarik untuk mengadu nasib di sejumlah daerah pusat industri, bisnis dan keuangan,meninggalkan lahan pertanian dan sektor informal, untuk menjadi karyawan guna meraihtingkat penghasilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Pola ini kemudianberubah dan mempunyai sejumlah dimensi baru dengan munculnya krisis ekonomi.Dari semua negara yang terpengaruh oleh krisis ekonomi 1997, Indonesia merupakan salahsatu negara yang paling terpukul dan juga menderita sebagian konsekuensi yang berdampakpaling besar. Di negara-negara lain, misalnya Malaysia dan Korea Selatan, pemerintah berhasilmenstabilkan perekonomian menyusul kombinasi penerapan kebijakan yang tradisional(Korea Selatan memangkas pengeluaran negaranya) dengan kebijakan yang kontroversial(Malaysia mengendalikan nilai tukar mata uangnya). Namun di Indonesia, krisis ekonomilebih dari sekadar ketidakseimbangan dalam fundamental perekonomian. Sebaliknya, krisisitu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia.Pembangunan Indonesia berlangsung di bawah pemerintahan otoriter yang kuat yangdidukung oleh elit pembangunan yang kapitalis, kroni pemerintah berkuasa. Semua lembaganegara ditekan untuk melayani kepentingan kaum elit, ketimbang bertindak sebagai badanyang independen dengan peraturan dan fungsi masing-masing. Badan regulator yang dapatmemeriksa pelanggaran keuangan atau hukum ditekan sedemikian rupa sampai kekuasaanhukum praktis lenyap. Dengan munculnya krisis moneter, perekonomian nasional tak dapatberlindung lebih lama lagi dari realita di dunia internasional, sehingga kelemahanperekonomian Indonesia yang sebenarnya pun terkuak. Rupiah Indonesia kehilangan delapanpuluh persen nilainya terhadap dolar (membuat dunia usaha tidak mampu melunasi utangmereka dalam dolar), nilai aset perusahaan hancur dalam sekejap, dan hampir semuaperusahaan harus menanggung nilai ekuitas yang negatif.Kolapsnya perekonomian merupakan katalisator bagi kejatuhan rezim otoriter Orde Baruyang berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Dengan tergulingnya rezimtersebut, hancur pula legitimasi elit politik, birokrat, hukum, bisnis dan militer. Karena itu,di tengah terpuruknya perekonomian, Indonesia juga harus menjalani transisi untukmendirikan pemerintahan yang lebih demokratis atas dasar kekuasaan hukum. Namun denganterbongkarnya kelemahan-kelemahan negara, membangun kembali tata kelola di Indonesia,atau mencoba mengendalikan aparat pemerintah yang tidak puas maupun daerah yangbergolak kini menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan.Kurangnya kepercayaan terhadap Indonesia belakangan ini merupakan fenomena nasionaldan internasional. Salah satu indikatornya adalah kemerosotan investasi di Indonesia. Padatahun 2001, investasi asing langsung tercatat sebesar US$15 miliar; memasuki tahun 2002,angka itu menurun menjadi kurang lebih US$9,7 miliar. Persetujuan bagi investasi dalamnegeri anjlok sebesar 57%, jatuh dari Rp.58,62 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp.25,26triliun pada tahun 2002 (‘FDI Plunged,’ 2003). Namun angka-angka ini tidak mampumenunjukkan realita situasi di lapangan. Selain mengindikasikan rendahnya pembangunanbaru, yang dampaknya meluas ke lapangan pekerjaan dan peluang untuk meraih kesejahteraanbagi rakyat banyak, data-data tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada dana segar yang