PNACU645

58 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaBuruh migran Indonesia juga dihantui penahanan dan pemenjaraan, sering kali tanpa dapatmemperoleh penasihat hukum, bantuan hukum, atau penerjemah. Solidaritas Perempuanmemperkirakan bahwa “antara 1995 sampai 2001, total sebanyak 223.246 buruh migranIndonesia diajukan ke pengadilan dan dipenjara. Mereka terutama berada di penjara Malaysia,Arab Saudi dan Singapura,” (Koalisi LSM, 2000:9). Penahanan dan pemenjaraan buruhmigran di negara tujuan adalah sebuah isu penting lain. Banyak buruh migran yang dituduhmelakukan perbuatan kriminal di negara tujuan mungkin adalah korban perdagangan ataueksploitasi. Misalnya, seorang gadis muda yang dituduh melakukan prostitusi menyusul raziaterhadap sebuah rumah bordil di negara tujuan, mungkin telah dijual atau dipaksa bekerjasebagai pekerja seks. Namun demikian, para pejabat di banyak negara tujuan sering kalibelum mendapat pelatihan yang tepat tentang bagaimana menangani korban eksploitasiatau perdagangan yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum atau pengadilanpidana. Apalagi, banyak negara tidak mempunyai peraturan khusus untuk menerapkanpendekatan yang lebih sensitif terhadap kasus-kasus perdagangan dan eksploitasi.Di negara-negara seperti Jepang, Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah, sangatsedikit sumber daya yang tersedia untuk membantu buruh migran Indonesia yang mengalamimasalah. Selain itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia di luar negeri tidak mempunyaicukup dana atau tidak terlatih untuk mengatasi masalah eksploitasi dan perdagangan yangdialami oleh buruh migran Indonesia. LSM-LSM di beberapa negara seperti Hong Kong danTaiwan juga menuduh bahwa para pejabat Konsulat dan Kedutaan Besar Indonesia terlibatdalam eksploitasi atau perdagangan buruh migran Indonesia, bahu-membahu dengan ataubekerja sama dengan para agen dan PJTKI (ACILS, 2000). Namun beberapa KonsulatIndonesia, seperti yang di Kuching dan Tawau, Malaysia, memberikan layanan perlindungansementara dan pemulangan bagi buruh migran Indonesia yang mengalami masalah. Konsulatdi Tawau juga bekerja sama dengan kepolisian Malaysia dalam mengumpulkan bukti tentangpelaku perdagangan atau majikan yang mengeksploitasi atau melakukan kekerasan terhadapburuh (Kunjungan lapangan proyek). Namun sejak berlakunya undang-undang imigrasi barudi Malaysia, konsulat sekarang diharuskan untuk melaporkan semua buruh migran yangtidak memiliki dokumen imigrasi yang diminta, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwakorban perdagangan dapat kembali menjadi korban dan diperlakukan sebagai kriminal olehpihak berwenang Malaysia.Walaupun Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia (dan sekarangsedang dalam proses negosiasi untuk menandatangani nota kesepahaman yang baru)pemerintah kedua negara belum menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral yangmengikat untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, LSM-LSMIndonesia mengatakan bahwa nota kesepahaman itu hanya mencakup hal-hal proseduraltentang perekrutan buruh migran Indonesia oleh warga negara Malaysia, dan bukan mengenaiperlindungan bagi buruh (Koalisi LSM, 2002: 12). Oleh karena itu hanya sedikit pendekatanyang dapat diambil, selain negosiasi ad hoc, bagi konsulat atau lembaga pemerintah Indonesialain yang ingin meluruskan masalah para buruh ini.