PNACU645

54 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia• Penyekapan ilegal• Kondisi tempat tinggal yang buruk dan tidak sehat• Pelecehan atau kekerasan seksual• Penganiayaan atau kekerasan fisik• Sarana transportasi yang berbahaya atau terlalu padat.Para aktivis buruh migran di Indonesia melaporkan bahwa penjeratan utang merupakansesuatu yang lazim dijumpai dan bahwa makin lama calon buruh tinggal di penampungan,semakin banyak mereka berutang untuk makan, akomodasi dan layanan kesehatan. Selainitu kondisi tinggal di penampungan buruk dan buruh migran perempuan sering mengalamipelecehan dan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan di tempat ini (Koalisi LSMIndonesia, 2002).Yang tidak kalah buruknya, sebagian besar penampungan PJTKI membatasi gerak calonburuh migran. Para buruh migran tidak boleh meninggalkan penampungan tanpa diantarselama tinggal di sana (mereka dapat tinggal di sana antara 6 pekan sampai 3 bulan ataulebih). Petugas penampungan PJTKI yang dikunjungi di Batam menyatakan bahwa kebijakanini diberlakukan agar buruh migran tidak melarikan diri, karena PJTKI telah mengeluarkanbiaya untuk perekrutan dan transportasi mereka. Mereka yang sudah direkrut tidak bolehmengubah pendirian mereka mengenai bermigrasi tanpa mengganti biaya perekrutan,transportasi, penampungan dan lain-lain. Pada tahun 2001, seorang buruh migran perempuantewas diduga akibat melompat dari lantai tiga sebuah penampungan ketika berusaha melarikandiri karena tidak mampu melunasi utangnya (Wawancara, 2001).Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat ditugasi untuk menginspeksi penampungan buruhmigran, mendaftarkan PJTKI, dan mengidentifikasi PJTKI gelap. Namun Disnaker seringkali kekurangan tenaga, dana, dan para pegawainya kurang terlatih untuk menjalankan fungsiini. Selain itu ada bukti anekdotal bahwa oknum Disnaker kadang-kadang terlibat dalamproses perdagangan dan migrasi, dengan sebagian aparat Disnaker menerima uang dari PJTKIuntuk menutup mata terhadap sejumlah masalah yang ada seperti penampungan yang tidakaman atau kecurangan PJTKI. Disnaker juga dituduh menerima uang dari PJTKI gelap atautidak terdaftar untuk membiarkan kegiatan mereka terus berjalan (Kunjungan lapanganproyek). Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perdagangan dan eksploitasiburuh, ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki peraturan yangberkenaan dengan PJTKI, dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencabutizin sepuluh PJTKI pada tahun 2002. Namun penting untuk diketahui bahwa sebelumnyalangkah pencabutan izin usaha juga sudah pernah dilakukan, namun tindakan ini mungkinmempunyai kepentingan politis atau ekonomi ketimbang sebagai tanggapan langsungterhadap perdagangan atau eksploitasi buruh (Jones, 2000: 26-30).Ada juga bukti anekdotal bahwa pada tahap prakeberangkatan, aparat pemerintah lain, mulaidari petugas imigrasi dan bea cukai sampai pegawai pemerintah kota dan pihak militer,mempunyai andil, kalau bukan terlibat langsung dalam perdagangan dan eksploitasi buruhmigran. Keterlibatan yang dimaksud antara lain adalah membantu menerbitkan dokumen