PNACU645

Tinjauan Umum19Buruh MigranJumlah perempuan yang bermigrasi dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri meningkatstabil sejak pertengahan 1980-an. Jumlah buruh migran yang secara resmi terdaftar olehpemerintah sepanjang 1980-an kurang dari 90.000 per tahun. Pada tahun 2000, jumlah itusudah naik menjadi lebih dari 435.000, dengan hampir 70% di antaranya adalah perempuan(Hugo, 2001: 109). Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak dibawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur yanginformal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran perempuandan anak secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi untuk bekerja dalampekerjaan-pekerjaan berikut ini:• Pembantu Rumah Tangga• Pelayan Restoran• Buruh Pabrik dan Perkebunan• Industri Hiburan / Pekerja SeksBuruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga prosesprakeberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali. Perempuan dan anak direkrut melaluijalur resmi maupun ilegal, dan sering kali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya.Sejumlah studi menunjukkan bahwa baik broker resmi maupun ilegal menggunakan metodeperekrutan dan pengiriman yang sama. Untuk mempercepat proses dan mengubah informasipenting – terutama usia anak - dokumen buruh sering kali dipalsukan bahkan ketika merekabermigrasi melalui broker yang terdaftar secara sah. Hal ini membuat para migran menghadapirisiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi di negara tujuan. Para migran jugaberutang dalam jumlah besar kepada agen, yang biasanya berasal dari pungutan ilegal danbeban bunga yang tinggi. Gaji mereka dipotong untuk melunasi utang-utang ini, dan dalamkasus-kasus ekstrem, buruh menemukan dirinya terjebak dalam penjeratan utang, suatusituasi dari mana dirinya tidak akan pernah dapat melarikan diri. Kondisi kerja sering kalimelanggar undang-undang (UU) perburuhan setempat, di mana para buruh migranmempunyai jam kerja yang panjang, tidak diberikan cuti, dan diberi tempat tinggal danmakan dalam kondisi yang bersanitasi buruk. Buruh yang mungkin ingin pulang kampung,baik untuk alasan pribadi, karena kondisi kerjanya, atau karena takut mengalami pelecehandan kekerasan seksual, biasanya akan dipaksa untuk terus bekerja guna memberikan gantikepada agen bagi biaya perekrutan dan transportasinya. Bukan suatu hal yang aneh bagimajikan atau agen untuk menahan paspor dan dokumen-dokumen lain untuk memastikanbahwa buruh tidak akan mencoba melarikan diri (Jones, 2000: 44-52).Banyak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini mengakibatkan buruh migran yang direkrut ataskemauannya sendiri menjadi korban perdagangan. Namun banyak dari praktik-praktik iniyang sudah begitu lazim di Indonesia sehingga tidak lagi dianggap sebagai eksploitatif, apalagisebagai perdagangan yang melanggar hukum. Dengan tidak mengakui bentuk-bentukperdagangan ini, pemerintah membiarkan eksploitasi buruh migran perempuan dan anakIndonesia terus berlanjut. Masalah ini digambarkan oleh kasus Dewi di atas. Perekrutan