PNACU645

52 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaTahap PerekrutanBanyak pelaku dan banyak langkah yang terlibat dalam perekrutan buruh migran. Lembagaterbesar yang terlibat di sini adalah lembaga perekrutan buruh migran, yang dikenal sebagaiPerusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Lembaga ini berada di bawah pengawasanDepartemen Tenaga Kerja dan harus memperoleh izin dari departemen tersebut untuk dapatmelakukan kegiatan usaha secara resmi. Selama ini, jumlah PJTKI resmi naik turun, sesuaidengan berubah-ubahnya persyaratan yang ditetapkan departemen. Menurut beberapasumber, perusahaan-perusahaan ini menyetor banyak uang kepada departemen untukmemperoleh izin ini, suatu indikasi kuat akan betapa besarnya keuntungan yang dapat diraihdari perekrutan buruh migran. Ada juga PJTKI yang melakukan kegiatan tanpa izin karenasulitnya dan tingginya biaya untuk memperoleh izin ini. Kendati demikian, hanya karenasebuah PJTKI sudah memiliki izin tidak berarti semua buruh yang mereka kirim memilikidokumen resmi yang diperlukan untuk bermigrasi atau bahwa buruh tidak ditipu tentangsifat dan kondisi pekerjaan mereka (Jones, 2000: 24-30, 44-46).PJTKI mempekerjakan agen untuk merekrut buruh dari desa-desa atau membayar agenlepas atau agen tanpa ikatan untuk tiap orang yang berhasil direkrut. Para agen ini kadangkadangmempunyai jaringan sendiri yang terdiri dari agen-agen di tingkat desa yang melakukanperekrutan di desa mereka sendiri. Tiap agen diberi bayaran yang jumlahnya uang yangditetapkan baik oleh agen di atasnya atau oleh PJTKI untuk tiap buruh yang berhasil direkrut.Para buruh itu sendiri sering kali diminta untuk membayar biaya perekrutan kepada agen,walaupun PJTKI juga sering membayar biaya perekrutan kepada agen, dan pemberi kerja dinegara tujuan membayar biaya perekrutan kepada PJTKI tersebut, yang seharusnya menutupibiaya-biaya yang berkaitan dengan perekrutan dan transportasi. PJTKI dan para agen jugamempunyai hubungan dengan perusahaan transportasi, seperti perusahaan bis dan pelayaran.Hubungan jasa transportasi ini digunakan untuk mengirim para buruh secara sah atau tidaksah melewati perbatasan, dengan meminta tiap buruh membayar biaya transportasi, seringkali dengan harga yang sudah dinaikkan jauh dari harga sebenarnya (Jones, 2000: 39-52).Perbedaan antara agen resmi dan tidak resmi adalah perbedaan yang menyesatkan. Bahkanjika seorang buruh migran direkrut oleh agen atau PJTKI resmi atau terdaftar, buruh migranitu dapat menjadi objek eksploitasi dan perdagangan dalam berbagai tahap migrasi. Selamatahap perekrutan, buruh migran dapat ditipu tentang sifat pekerjaan atau kompensasi yangdiberikan, dan dokumen mereka juga dipalsukan. Para perekrut sering kali hanya memberikanperincian yang sangat sedikit kepada buruh dan keluarga mereka sebelum merekameninggalkan desa. Dalam banyak kasus, para buruh migran tidak mengetahui perinciantentang pekerjaan yang akan mereka laksanakan, lokasi pekerjaan, atau proses transportasiyang akan ditempuh. Selain itu, banyak buruh migran tidak diberikan kontrak untuk merekabaca, tanda tangani atau pelajari dengan keluarga mereka pada saat direkrut (Kunjunganlapangan proyek).Sudah tercatat banyak kasus tentang PJTKI resmi yang memberikan dokumen palsu, sehinggapara buruh berada dalam posisi rentan dengan status ilegal di negara tujuan. PJTKI resmi