Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Sederetan penghargaan yang telah diraih Pemerintah Kota Tarakan dalam berbagai
bidang pembangunan merupakan salah satu bukti nyata keberhasilannya dalam
mengelola otonomi daerah. Namun demikian, dirasakan oleh berbagai stakeholders
pembangunan Kota Tarakan bahwa pemihakan kepada kepentingan rakyat perlu
ditingkatkan secara lebih signifikan (Hasil Observasi Penulis).
Salah satu persoalan yang menyebabkan kurang terakomodirnya kepentingan rakyat
secara optimal dalam APBD adalah belum terintegrasinya proses perencanaan
dan penganggaran. Pada dasarnya, proses penyusunan Perda APBD merupakan
proses panjang dan berjenjang yang diawali dari (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan) Musrenbang Kelurahan sampai Musrenbang Nasional. Hasil dari
proses Musrenbang yang berjenjang tersebut adalah tersusunnya Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun
Kebijakan Umum Anggaran dan Strategi Prioritas (KUA dan SP), Plafon Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Anggaran SKPD (RASK) dan
Raperda APBD. Dengan demikian, untuk menjamin terintegrasinya proses
perencanaan dan penganggaran dalam konteks penyusunan Rancangan APBD
2006, maka Pemerintah Kota Tarakan melakukan perbaikan proses dan mekanisme
Musrenbang.
Sehingga, diharapkan bahwa Musrenbang dapat menghasilkan rumusan kegiatan
prioritas yang secara substansial lebih memihak pada pelayanan publik. Pasca
Musrenbang, proses penganggaran yang diawali perumusan KUA dan SP sampai
pembahasan Raperda APBD dengan DPRD dilakukan secara cermat, transparan
dan partisipatif. Apabila keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran
dilakukan secara integratif, terbuka dan sungguh-sungguh memperhatikan
aspirasi masyarakat, maka instrumen APBD akan dapat berperan secara optimal
didalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
Sebagai muara dari keseluruhan proses perencanaan pembangunan yang hirarkis,
komperhensif dan integratif baik yang sifatnya top down planning (RPJM
dan RPJMD Propinsi, RKP dan RKPD Propinsi maupun bottom up planning
(Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan), Perda No 2 Tahun 2006 tentang APBD
Kota Tarakan memainkan peranan kunci dalam mewujudkan good governance dan
clean government. Dari 10 prinsip good governance, yang relevan dalam perumusan
dan implementasi Perda APBD adalah prinsip-prinsip: Partisipasi Masyarakat,
Transparansi, Akuntabilitas serta Efektifitas dan Efisiensi.
Musrenbang Kelurahan dilaksanakan pada Bulan Februari dan dilanjutkan secara berjenjang
sampai Musrenbang Nasional pada Bulan April, kemudian dilanjutkan proses penganggaran dimana
APBD tahun berikutnya diharapkan sudah dapat disahkan pada Bulan Desember tahun berjalan (PP
58 Tahun 2005.).
Dalam rangka menjamin terjadinya integrasi perencanaan dan penganggaran, Pemerintah telah
mengundangkan UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
UU 25 Tahun 2004 mengatur perencanaan berjenjang yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP, 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), Rencana
Tahunan (RKPD).
100