Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan
musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Menanggapi amanat
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 serta SEB tersebut, DPRD Kabupaten Bandung
menggunakan hak inisiatifnya untuk menyusun rancangan peraturan daerah
Kabupaten Bandung tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan
daerah. Raperda tersebut diharapkan dapat memberikan arahan praktek
sistem perencanaan dan penganggaran di daerah dalam hal proses, mekanisme
7
serta tahapan-tahapannya. Keterlibatan INISIATIF pada penyusunan Perda
Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 ini dimulai dari permintaan asistensi dari
DPRD Kabupaten Bandung. INISIATIF diminta untuk menganalisis draft Raperda
yang telah disusun sebelumnya oleh panmus DPRD dan tim Asistensi dari pihak
eksekutif. Draft tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.
Untuk memberi masukan pada draft raperda tersebut, INISIATIF mengacu
8
pada hasil analisis Pokja FPPM
terhadap kerangka regulasi yang terkait dengan
perencanaan dan penganggaran. Hasil kajian Pokja FPPM tersebut kemudian
dimasukkan dalam draft raperdan dalam bentuk beberapa tambahan, modifikasi
dan pengurangan terhadap beberapa pasal-pasalnya. Selanjutnya atas permintaan
panmus DPRD, INISIATIF diminta mendampingi proses legislasi, terutama dalam
beberapa sesi pembahasan draft raperda. Pembahasan dalam proses legislasi
ternyata tidak selancar yang diharapkan.
Ada beberapa hal yang krusial yang memerlukan pembahasan yang panjang
dan melelahkan. Hal-hal tersebut diantaranya terkait dengan klausul yang
mensyaratkan adanya kewenangan desa dan serta klausul mengenai konsultasi
publik. Setelah serial pembahasan yang melelahkan, banyak perubahan yang
terjadi dan disepakati oleh panmus DPRD juga tim Asistensi dari pihak eksekutif.
Versi terakhir hasil pembahasan di panmus DPRD dapat dilihat pada Lampiran 2.
Setelah pembahasan di tingkat panmus DPRD, ruang partisipasi telah tertutup.
Inisiatif tidak lagi dapat terlibat. Draft raperda hasil pembahasan tersebut
kemudian dibahas dalam sidang paripurna DPRD.
Hasil proses pembahasan di sidang paripurna dan disahkan menjadi peraturan
daerah yang dokumennya dapat dilihat pada Lampiran 3. Apakah kemudian
seluruh substansi hasil pembahasan pada tingkat panmus, yang didalamnya
memungkinkan adanya pelibatan stakeholder terkait, diterima seluruhnya?
Ataukah ada perubahan pada substansi setelah disahkan menjadi peraturan
daerah? Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
7 Sebagai informasi, pada saat disusunnya peraturan daerah ini, di Kabupaten Bandung telah ada
Peraturan Bupati Bandung tentang Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT) yang
mengatur proses perencanaan tahunan dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dilihat dari
prosedurnya, MPKT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur Musrenbang yang diamanatkan
dalam UU25/2004. Sehingga tidak sulit bagi stakeholder Kabupaten Bandung untuk menerima konsep
Musrenbang.
8 Pokja Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) yang terdiri dari Sri Mastuti, Diding,
Dedi Haryadi pada tahun 2005 membuat tulisan yang berjudul “Isu-Isu Strategis Dalam Perencanaan
dan Penganggaran Partisipatif di Daerah: Suatu Analisis Terhadap Kerangka Regulasi”. Tulisan
tersebut disusun sebagai bahan diskusi dalam acara Lokakarya Nasional FPPM, Lombok NTB, 28-29
Januari 2005.
128