Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

masyarakat, dilakukan juga content analysis dengan membandingkan draft-draft
yang dihasilkan dalam proses penyusunan perda tersebut. Fokus utama adalah
membandingkan draft usulan, draft hasil pembahasan, serta dokumen peraturan
daerah yang telah disahkan.
3.
Hasil Analisis
Hasil analisis berikut dipaparkan sesuai urutan analisis yang telah disebutkan
pada bagian sebelumnya. Yang pertama adalah hasil kajian mengenai Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berikutnya adalah hasil kajian kasus pertama
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan terakhir dipaparkan hasil
kajian kasus kedua mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
126
3.1 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
Pada saat INISIATIF melakukan advokasi kedua peraturan daerah, setidaknya
ada dua peraturan yang terkait dengan prosedur penyusunan peraturan daerah.
Peraturan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2001
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2
(DPRD).
Menurut peraturan tersebut DPRD dapat:
1. melalui Pemandangan Umum anggota, mengajukan usul perubahan Rancangan
3
Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Kepala Daerah; dan
4
2. mengajukan Ranperda yang diusulkan setidaknya oleh lima orang anggota dari
lebih satu fraksi, untuk kemudian dibahas bersama dalam Rapat Paripurna
DPRD dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya serta
Pemda untuk membahasnya.
Peraturan yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah (Kepmendagri) Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 mengatur
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kepmendagri ini mengatur secara
rinci proses penyusunan produk hukum, baik yang peraturan daerah maupun yang
produk hukum yang sifatnya penetapan (Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi
Kepala Daerah). Kepmendagri-otda No.23 Tahun 2001 ini juga menyediakan ruang
untuk hak inisiatif DPRD untuk mengajukan dan membahas Rancangan Peraturan
5
Daerah.
2 Saat itu telah muncul Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai mengganti Peraturan Pemerintah No.1
tahun 2001. Namun rupanya DPRD Kabupaten Bandung masih belum mengganti Tata Tertib-nya dan
masih berpedoman pada PP No.1 tahun 2001.
3 Pasal 12 huruf d yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)
4 Pasal 12 huruf f yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (9)
5 Pasal 17 dan pasal 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri) Nomor
23 tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah