Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2.
Perda ini belum cukup akomodatif terhadap kepentingan masyarakat di daerahdaerah
yang sulit mendapatkan air bersih.
Pasal 3 ayat (7) ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyebutkan, “Peraturan
Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya
dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari
Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan
Desa16
. Berdasarkan ketentuan Tap MPR tersebut, seharusnya Perda yang dibuat
Kabupaten Cilacap tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air di Kabupaten Cilacap mengakomodir kondisi khusus yang nyata-nyata ada di
Cilacap. Bahwa beberapa bagian daerah Cilacap, karena kondisi alamnya, sangat
rawan terhadap kekurangan air berkualitas baik, terutama pada musim kemarau.
Bahwa kekurangan air berkualitas baik tersebut memberikan dampak terhadap
timbulnya berbagai penyakit, seperti diari, disentri, muntaber, gatal-gatal dan
infeksi kulit . Menyimpang dari pengertian Perda dalam Tap MPR tersebut,
Perda No 27 Tahun 2003 ternyata belum cukup akomodatif terhadap kepentingan
masyarakat di daerah-daerah yang sulit mendapatkan air berkualitas baik.
Perda ini mengatur klasifikasi air menjadi 4 kelas, yakni:
1. kelas satu, air yang peruntukkannya dapat digunakan sebagai sumber air baku
untuk minum dan/peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dalam kegunaan tersebut.
2. kelas dua, yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/
sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk
mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu
air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. kelas tiga, air yang peruntukannya untuk kegiatan pembudidayaan ikan air
tawar, peternakan dan lain sebagainya;
4. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi
pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.
Selanjutnya Perda ini membagi status mutu air ke dalam dua kategori, yakni :
1. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air
2. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air
Akan tetapi, penggolongan klasifikasi mutu air dan status mutu air yang diatur
dalam Pasal 9 sampai 12 tidak diikuti oleh penegasan jaminan dari pemerintah
untuk rakyat memperoleh air yang sesuai baku mutu air bagi setiap warga
Cilacap dan air yang berdasarkan kelas peruntukannya. Hal ini menjadi masalah
besar bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan yang keadaan alamnya tidak
memungkinkan mereka memperoleh air dengan kualitas baik. Padahal ketika Perda
ini dibuat persoalan kesulitan mendapatkan air berkualitas baik merupakan
16 821 Warga Terserang Penyakit Diare, Daerah Rawan Pangan Diwaspadai, Suara Merdeka, Kamis,
28 Agustus 2003.
266