Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

negara dan kemanusiaan (HAM). Kedua, tujuannya adanya Perda mengarah pada
apa yang akan dicapai, yakni pemberdayaan PKL, di dalamnya terdapat pembinaan
yang mengarah pada adanya rasa aman dan perlindungan PKL dalam melakukan
kegiatan usaha. Keberadaannya dihargai dan diakui sebagai bagian dari pelaku
ekonomi yang amat dibutuhkan dan merupakan aset ekonomi daerah. Ketiga,
perlu diatur rumusan keberadaan organisasi PKL yang tergabung dalam suatu
wadah atau paguyuban yang berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan
aspirasi PKL, terutama dalam melakukan negosiasi dengan berbagai pihak agar
mempunyai daya tawar yang lebih diperhitungkan. Keempat, terdapat rumusan hak
dan kewajiban PKL secara lebih rinci, sehingga keberadaan PKL dalam melakukan
aktivitasnya akan terjamin legilitasnya termasuk kalau terjadi penertiban.
Hak-hak yang perlu diatur seperti hak atas memperoleh penghidupan yang layak,
informasi, partisipasi dalam perumusan kebijakan yang menyangkur PKL, rasa
aman dalam menjalankan usahanya, pembinaan dan pelatihan kewirausahaan,
dan perlindungan hukum. Kelima, perlu adanya ketentuan lembaga penyelesaian
sengketa, yang berfungsi sebagai media untuk memfasilitasi apabila terjadi
konflik, baik antar PKL maupun dengan pihak lain, terutama Pemda agar dapat
diselesaikan secara adil dan dalam waktu yang singkat. Keenam, pejabat penyidik
cukup dilakukan oleh pejabat penyidik PNS yang dalam menjalankan tugasnya
dalam rangka menjalankan kewenangan Pemda yang bersifat adminstratif.
Sementara rumusan ketentuan pidana tidak perlu diarahkan pada pidana umum
yang bersifat pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan, tetapi lebih
menekankan pada pidana administratif yang menekankan pada tindakan prepentif
dengan pendekatan kemanusiaan atau denda.
Dari beberapa pemikiran secara lebih jelas dapat diperoleh argumentasi bahwa
keberadaan sektor informal dalam banyak kajian dan temuan menunjukan
karakteristik yang beragam dan kasuistik. Karena itu dibutuhkan upaya yang lebih
besar untuk mensintesakan berbagai kajian atau temuan untuk sampai pada suatu
perumusan konsep yang bersifat mendasar dan operasional. Dalam hal ini yang
terpenting untuk dicari adalah pendekatan kebijakan dan pemecahan-pemecahan
secara operasional yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan PKL.
Pendekatan partisipatif memberi harapan yang lebih baik dalam memberdayakan
keberadaan PKL. 4
Paul dan Dias manawarkan konsep yang disebut sebagai
pendekatan partisipatif. Konsep tersebut menekankan pada otonomi masyarakat,
terutama masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peran penting dalam
proses pembentukan hukum yang berkenaan dengan kepentingan rakyat.
Termasuk juga kesempatan rakyat untuk mengakses lebih besar dalam pembuatan
dan penegakan hukum, dan mendirikan lembaga-lembaga baru yang berfungsi
menjebatani kepentingan kelompok masyarakat dengan lembaga birokrasi,
sehingga masyarakat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 5
4 Poerbo dalam De Soto, Op Cit, hal viii.
5 Paul dan Dias dalam Abdul Hakim garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta,
1988, hal 44-45.
181