Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutan.
Selanjutnya dalam pasal 4 dipertegas bahwa status kawasan HKm adalah hutan
negara. Untuk melihat bagaimana tiga perda perhutanan sosial di atas mampu
meneguhkan akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan, perlu
dilihat akomodasi masing-masing perda terhadap persoalan akses masyarakat
terhadap sumber daya hutan.
4.1 Perda Wonosobo
Dalam bagian menimbang dijelaskan ada 3 latar belakang munculnya perda ini:
1. desakan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang optimal dari seluruh
kawasan,
2. peluang desentralisasi dan otonomi pengelolaan sumber daya hutan yang
ada dalam UU No. 22 thn 1999 dan juga peluang pemanfaatan hutan bagi
masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 thn 1999,
3. gagalnya pengelolaan hutan negara oleh Perhutani yang bertolak belakang
dengan keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo
sehingga pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi keniscayaan bagi
kelestarian hutan. Perda Wonosobo terdiri dari IX bab, 48 pasal. Secara garis
besar perda ini mengatur enam hal utama berkaitan dengan penyelenggaraan
pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Wonosobo,
yaitu
a. penetapan lokasi,
b. penyiapan dan perencanaan masyarakat,
c. proses perijinan,
d. pengelolaan,
e. pengendalian,
f. ketentuan dan prosedur pencabutan ijin.
Namun demikian, pada intinya perda ini hanya mengatur dua hal pokok, yaitu
1. bahwa perda ini mengatur tentang kegiatan pengelolaan hutan dengan
pendekatan PSDHBM yang ada dalam kawasan hutan negara di Kabupaten
Wonosobo,
2. pemberian sanksi administratif berupa pencabutan ijin PSDHBM bagi
pemegang ijin yang tidak mampu melaksanakan PSDHBM sesuai dengan
rencana yang telah disetujui.
Perda ini dapat dikatakan cukup revolusioner karena secara tegas ada pengakuan
negara (pemerintah daerah) terhadap hak dan bentuk pengelolaan hutan yang
dilakukan masyarakat. Bentuk pengakuan hak pengelolaan dinyatakan di pasal
14, bahwa bentuk pengesahan PSDHBM diberikan oleh Bupati sebagai jaminan
kepastian hukum pemegang hak PSDHBM. Menariknya, hak PSDHBM ini
dialokasikan pada kawasan hutan yang selama ini diklaim negara, dalam hal ini
adalah Perhutani 10
.
10 Menurut angka yang dikeluarkan Perhutani Unit I Jawa Tengah, Perhutani mengelola 19.695 ha
lahan hutan negara di Kabupaten Wonosobo yang terbagi dalam dua kesatuan pemangkuan hutan
(KPH), yaitu KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu utara
241