Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

UU Nomor 22 tahun 1999 dilakukan dengan berdasarkan pada Perda Nomor 09
Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 13 Perda tersebut
terdapat 13 dinas teknis. Dari 13 dinas teknis tersebut tidak ada satu dinas pun
yang penamaannya secara spesifik berkaitan berkaitan dengan kelompok sasaran
penelitian. Pengaturan tentang kelembagaan yang mengurusi masalah perempuan
dan anak terdapat pada sekretariat pemerintah daerah dibawah koordinasi
Asisten sekretaris Bidang Administrasi Umum (Asisten III) yang membawahi
bagian Pemberdayaan Perempuan. Bagian tersebut meliputi 3 bidang yaitu Sub
Bagian Gender; Sub Bagian Kualitas Organisasi Perempuan dan Peran aktif
Kemasyarakatan; Sub Bagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Kedudukan
instansi tersebut berimplikasi pada kemampuannya untuk melakukan pelayanan
yang sifatnya teknis menjadi lebih sulit atau tidak leluasa.
Perda yang terkumpul di Kabupaten Lampung Selatan adalah 61 Perda, dari jumlah
tersebut terdapat 24 Perda yang berkaitan dengan isu penelitian yang terdiri dari
6 Perda isu kesehatan, 5 Perda isu tenaga kerja dan 13 Perda isu SDA. Dari 61
Perda tersebut di atas Perda retribusi yang paling banyak. Kabupaten Lampung
Selatan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi guna mendapatkan
sumber pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan seringkali tidak mendasar baik
dari segi isi maupun implementasinya. Dari segi isi Perda terjadi tumpang tindih
obyek pengaturan satu dengan yang lain. Sebagai contoh Perda No. 40 Tahun 2000
tentang Izin Usaha Perikanan Dan Pungutan Hasil Perikanan, Perda No. 5 Tahun
2003 Tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Perda No. 39
Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Perikanan Dan Retribusi Atas Usaha Pengkapan
Ikan Dengan Alat Bagan Tancap/Apung Atau Sejenisnya, Perda No. 5 Tahun 2003
Tentang Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, yang mengatur obyek
yang sama yaitu izin usaha perikanan.
Contoh tumpang tindih pengaturan lainnya adalah antara Perda No. 14 tahun
2002 tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan Perda No. 19 Tahun 2001
Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Sektor Ketenagakerjaan. Ketentuan ini
berakibat terjadinya pajak ganda yang harus dibayar oleh pelaku usaha karena
obyek pengaturannya sama yaitu izin penggunaan tenaga kerja asing. Demikian
pula dalam perumusan pengaturan Perda No. 40 Tahun 2000, dalam Pasal 4
diatur Izin Usaha Perikanan yang meliputi 7 jenis perizinan. Jumlah izin yang
demikian banyak ini sebenarnya dapat disederhanakan menjadi 2 izin saja yaitu
izin penangkapan dan izin budidaya. Pengaturan yang demikian akan sangat
memberatkan pelaku usaha yang pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat.
Dari segi implementasi, Perda terminal merupakan contoh implementasi Perda
yang salah. Pemungutan retribusi terminal dilakukan pada setiap kendaraan
yang melewati satu wilayah tanpa adanya pelayanan terminal yang disediakan
oleh Pemda. Secara substansi Perda terminal sudah benar namun pada tingkatan
implementasi retribusi dilakukan tanpa adanya pelayanan terminal sebagai
11