Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

kelembagaan 192 Perda, perizinan/perencanaan 141 Perda, keuangan/APBD
121 Perda dan pajak 45 Perda. Sejumlah 698 Perda yang menjadi data penelitian
ini bukan merupakan total Perda yang diterbitkan setiap daerah penelitian.
Tim Peneliti menemukan hambatan untuk memperoleh seluruh Perda terutama
yang mengatur soal keuangan/APBD dan lampirannya, untuk dapat mengetahui
komitmen anggaran dengan regulasi 3 isu penelitian. Tidak dapat dipungkiri dalam
era keterbukaan ini ternyata masih ada pandangan di kalangan birokrasi bahwa
Perda “tertentu”, merupakan barang yang disakralkan, bukan sebagai bagian dari
konsumsi publik, sekalipun untuk kepentingan kajian ilmiah.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 698 Perda yang diproduksi rezim
desentralistik tidak memotret kondisi faktual demografi, geografi atau geo sosial
ekonomi setempat, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999
melalui prinsip otonomi riil. dari 698 Perda terdapat
84 Perda yang berkorelasi dengan isu, tetapi tidak sepenuhnya mengatur pelayanan
kepada kelompok sasaran. Kekuasaan baru di bawah rezim desentralistik ternyata
belum sepenuhnya diimplementasikan dalam regulasi daerah yang berorientasi
memberikan pelayanan publik. Prioritas utama regulasi daerah baru seputar
pemapanan kelembagaan.
Oleh karena itu pengaturan terhadap isu sepanjang diberikannya kekuasaan baru
hanya terdapat dalam Perda kelembagaan yang berbentuk uraian tugas instansi,
dan Perda retribusi yang berbentuk penentuan tarif untuk setiap orang (umum)
dalam wilayah berlakunya Perda tersebut, tanpa memberikan pengecualian.
Rumusan normatif akses bagi sasaran yang tidak mampu dilakukan secara
ritual formalistis dengan membuat pasal keringanan atau pembebasan. Sangat
sulit untuk mendeteksi secara materiil sejauhmana komitmen pembentuk Perda
terhadap keringanan atau pembebasan yang diberikan kepada kelompok sasaran
karena pengaturan tersebut bersifat delegating provisio. Materi muatan Perda
sektor kesehatan, tenaga kerja maupun SDA yang secara substantif mengatur
soal sasaran (perempuan, anak, orang miskin dan kelompok marjinal) tidak
diketemukan. Sifat pengaturan terhadap sasaran dalam Perda hanya bersifat
norma komplemen atau accessories, tidak mengandung konsekuensi yuridis jika
tidak dilaksanakan, kecuali Perda Irigasi tapi muatannya lebih berorientasi pada
kelembagaan Petani.
Untuk 66 Perda Provinsi hanya terdapat 7 Perda yang mengatur isu. Sesuai dengan
kondisi kategori isi, 5 Perda mengatur retribusi dan 2 kelembagaan. Di antara
5 Perda retribusi diketemukan Perda yang bersifat retribusi terselubung, karena
Perda tersebut sesungguhnya tidak diberi judul Perda Retribusi, tetapi di dalamnya
bermuatan penuh pungutan, dengan maksud melindungi kualitas lingkungan
(Perda No. 21 Tahun 2001). Bahkan dalam era desentralisasi ini Pemprop tidak
patuh dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga
penuh improvisasi dalam merumuskan Perda. Menariknya dalam perumusan
Perda retribusi Pemprop ditentukan alokasi anggaran retribusi berupa