Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

6.
Komisi Transparansi dan Partisipasi
6.1 Proses Pembentukan
Keinginan berbagai pihak di Kabupaten Lebak yang difasilitasi oleh Initiative
for Local Governance Reform (ILGR) telah menghasilkan diskusi panjang
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Setelah melalui sosialisasi dan
penggalangan opini melalui talkshow di radio dan publikasi di media cetak, maka
terbentuk Forum Multi Stakeholder (FMS) yang diketuai oleh Drs. H. Ikhwan
Hadiyyin, MM. FMS adalah gabungan dari berbagai komponen: PNS, anggota
DPRD, wartawan, mahasiswa, tokoh LSM, masyarakat, aktivitas perempuan dan
lain-lain, yang kesemuanya terdiri atas 17 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok
kerja (Pokja): Pokja Transparansi dan Partisipasi; Pokja Analisis Partisipasi
Kemiskinan; dan Pokja Persaingan Usaha.
Pokja Transparansi dan Partisipasi merupakan yang paling dinamis dan mampu
melahirkan usulan kongkrit. Pada tahapan berikutnya, Pokja ini berhasil menyusun
naskah akademik rancangan perda transparansi yang kemudian diajukan ke DPRD.
Selanjutnya, DPRD membuat panitia khusus (Pansus) untuk membuat Raperda
Transparansi yang dilanjutkan dengan diskusi publik untuk memperoleh masukan
dari berbagai pihak. Pada 1 Juni 2004 DPRD berhasil mengesahkan gagasan tadi
menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan partisipasi dalam
pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak.
Dari proses tersebut nampak sekali bahwa upaya penciptaan good governance
hanya mungkin kalau ada kemauan politik dari semua pihak. Dari wawancara
dengan berbagai responden, awalnya memang muncul krontroversi mengenai
4
perlu tidaknya perda semacam itu. Berharap langsung dari birokrasi Pemda
untuk memulai rasanya agak sulit karena tidak semua aparat birokrasi memiliki
persepsi yang berbeda mengenai transparansi.
5
Proses kebijakan publik dan penguasaan informasi seringkali masih merupakan
barang mewah yang dimiliki oleh pejabat publik. Memberikan sebagian informasi
dan melibatkan partisipasi kepada publik sering dipandang sebagai hilangnya
privilege bagi sebagian kalangan anggota DPRD yang tidak paham. 6
6.2 Struktur dan Sumber Daya
Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pemantau, pengawas,
fasilitator dan mediator berkenaan dengan penerapan Perda No. 6 Tahun 2004 dan
dilantik pada 12 September 2005, KTP memiliki personalia yang berasal dari para
aktivis. Mereka diseleksi dari calon sebanyak 152 orang pelamar yang kemudian
4 Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak, 6 Juni 2006.
5 Wawancara dengan Ketua Fraksi PDIP, anggota Fraksi PKS dan anggota Fraksi PKB, 7 Juni 2006.
6 Lihat “Buah Perda No. 6 Tahun 2004 Seharga Rp 18 milyar”, Lebak 1928.
80