28.11.2014 Views

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Diskusi 1 :<br />

Penyusunan dan <strong>Implementasi</strong> <strong>Perda</strong><br />

Berikut ini hasil rekomendasi pada diskusi kelompok 1 :<br />

No. Indikator Masalah Solusi/Rekomendasi<br />

1. Perencanaan Kesulitan dalam merencanakan produk<br />

legislasi di daerah, dalam pengertian bahwa<br />

bagaimana menentukan agenda perda yang<br />

akan dibahas dalam satu waktu tertentu<br />

dalam hal ini pada rencana kerja tahunan,<br />

kemudian juga menentukan prioritasprioritas<br />

dari isu-isu di dalam kebijakan itu<br />

Perlu adanya suatu pedoman<br />

yang bisa dipakai oleh<br />

DPRD, pemda, bahkan juga<br />

masyarakat untuk bisa<br />

memberikan masukanmasukan<br />

agenda perda apa<br />

yang akan dibahas pada satu<br />

tahun yang berjalan<br />

2. Penyusunan Metodologi penyusunan perda yang<br />

baik. Selama ini metodologi yang dipakai<br />

dikebanyakan daerah masih menggunakan<br />

metodologi yang sangat konvensional<br />

bahkan diantaranya tidak melalui naskah<br />

akademik<br />

Belum melibatkan semua stakeholder.<br />

banyak kelompok-kelompok yang<br />

termarginalkan karena tidak ikut didalam<br />

proses-proses pembahasan perda<br />

Pasal partisipasi harus<br />

dimasukan pada seluruh level<br />

peraturan perundangan, baik<br />

di tingkat nasional misalnya<br />

contoh UU 10/2004 tentang<br />

pembentukan peraturan<br />

perundang-undangan, maupun<br />

peraturan perundangan di level<br />

daerah atau mengenai pemda<br />

seperti UU 32/2004.<br />

Harus ada political will dan<br />

action dari DPRD dan Pemda<br />

untuk mengakomodir sisi<br />

partisipasi masyarakat dan<br />

kepentingan masyarakat<br />

Kapasitas masyarakatnya dalam memahami<br />

persoalan yang diperdakan.<br />

Pengembangan kapasitas<br />

masyarakat pemerintah dan<br />

DPRD itu menjadi hal yang<br />

sangat penting dalam rangka<br />

menjamin bagaimana aspirasi<br />

masyarakat pada akhirnya itu<br />

bisa dirumuskan dalam bentuk<br />

norma kebijakan<br />

326

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!