Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

7. Diskusi Sesi Paralel 2:
Perda Pelayanan Publik:
Kesehatan, Ketenagakerjaan & Sumber Daya Alam
Tanya Jawab
◊ Pertanyaan
1.
Stanley dari LSM HUMA
Langsung saja ke pertanyaan ke Bapak Absory. Sebagian besar konsep Bapak saya
setuju yang menyangkut partisipatif, tapi saya agak kurang setuju kalau kemudian
PKL itu disebut sebagai salah satu pihak yang diperdayakan. Karena setahu saya
konsep pemberdayaan itu sendiri sudah banyak dikritisi. Jadi, saya lebih setuju kalau
kemudian menggunakan konsep partner atau kerjasama. Kalau pemberdayaan itu
dalam beberapa kritik dia lebih cenderung melihat sebuah wilayah sosial tertentu
yang menjadi rekanan atau kerjasama sebagai objek. Kalau sebagai objek maka
kira-kira dia akan terus-terus menerus diminta untuk berpartisipasi dan dalam
hal itu partisipasi yang kira-kira dibicarakan disana itu adalah partisipasi yang
given (diberikan). Sementara kalau soal partner/kerjasama maka PKL itu sendiri
dilihat sebagai kelompok yang memiliki hak. Partisipasi disana bukan lagi given
tetapi partisipasi yang utama/partisipasi sebagai hak. Saya kira UU No.10/2004
itu partisipasi sebagai hak. Dalam hal itu maka saya kira konsep hukum responsif
yang Bapak Absori gunakan itu menjadi sangat relevan tapi kalau kemudian
partisipasi sebagai given tidak relevan menggunakan hukum responsif sebagai
salah satu argumentasi hukum yang di-explore untuk menjelaskan soal PKL.
Yang kedua, saya langsung ke Bapak Hikmad Ramdan. Ada 3 hal:
Pertama eksplorasi bapak tidak berbicara banyak soal keterlibatan swasta dan
masyarakat dalam membangun kerjasama lintas daerah di Ciremai sana. Setahu
saya ada beberapa swasta yang memanfaatkan mata air Gunung Ciremai itu untuk
kepentingan komersial (aqua salah satunya saya kira) di situ tidak eksplorasi
secara jelas salah satu pihak yang terlibat.
Yang kedua berkaitan dengan pendekatan normatif, saya kira tata ruang untuk
kawasan konservasi Gunung Ciremai dalam hal itu menurut UU No.22/1999 dan
juga diganti dengan UU No.32/2004 konservasi itu masih merupakan kewenangan
pusat. Saya agak kuatir kalau pemberian informasi ini sampai ke tangan Pusat
itu kemudian menjadi bahan eksekutif review. Pengalaman dibeberapa daerah
pengolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat sudah dieksekutif review
padahal itu merupakan kebijakan-kebijakan daerah untuk merespons situasisituasi
lokal yang sangat-sangat mengharapkan pendekatan-pendekatan yang
berbasis masyarakat.
273