Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

d.
e.
Perda masih ‘dianggap’ menjadi media kepentingan politis lokal, sehingga
kurang didukung oleh hasil penelitian yang cermat. Solusi yang ada dalam
Perda kurang melihat aspek: realitas sosial (data dan fakta), partisipatif
(peran serta dan tanggung jawab), dan progresif (solusi jangka panjang).
Komunikasi antar kota-daerah (contoh: penyusunan Perda) masih lemah.
Kerjasama antara daerah-kota di Indonesia (dalam asosiasi: APKASI,
APEKSI, dan lainnya) masih terbatas, walaupun UU 22/1999 terkait
otonomi daerah sudah berjalan lebih dari 7 tahun. Seharusnya dirancang
pola kerjasama antara kota-daerah, dan checklist prinsip-prinsip umum,
kriteria dasar, dan aspek keterkaitan antar di segala bidang pembangunan
(tidak hanya Perda), sehingga dalam kegiatan antardaerah penyusunan
(penyusunan Perda contohnya), terdapat standarisasi struktur bahasan
yang sama, apabila ada hal khusus/nilai lokal yang perlu dicantumkan,
maka hal itu bisa ditambahkan secara khusus atau dimuat dalam Ketentuan
Khusus (Tambahan). Komunikasi antar kota/ daerah bisa dirancang melalui
website, teleconference, atau media lain yang mudah di akses, aman dan update.
Dalam membangun Paradigma Perda yang Realistis, Partisipatif dan Progresif
terkandung makna bagaimana peraturan mampu menjawab dan mengakomodasi
tantangan dan kebutuhan daerah dengan tujuan kemajuan, dengan meniadakan,
meminimalisasi atau mengelola risiko/ konflik kepentingan. Tentu perlu
dirumuskan apa kriteria dan bagaimana mekanisme mewujudkannya.
Konsepnya, budaya partisipatif warga dibangun dengan memfokuskan perhatian
pada keterlibatan seluruh warga. Pemda harus membangkitkan inisiatif warganya
dalam kebersamaan melalui rasa tanggungjawab dan rasa memiliki dan komitmen
yang tinggi terhadap kesepakatan. Rasa kepemilikan terhadap aturan (dalam
hal ini Perda) dikembangkan melalui profit sharing yaitu dalam kemanfaatan dan
keadilan mulai sejak proses penyusunan hingga implementasinya.
307