Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Sementara untuk bagian pemerintah secara eksplisit sudah diatur yang dibagi
masing-masing menjadi bagian pemerintah propinsi 20%; pemerintah kabupaten/
kota 45%; dan bagian pemerintah desa 35%. Disamping dari bagi hasil, pemerintah
juga mendapatkan hasil dari retribusi dan atau iuran dari layanan perijinan,
pengesahan rencana dan tata usaha hasil hutan, PSDH dan DR. Semua penerimaan
ini masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Dalam penyelenggaraan HKm,
pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat untuk mempersiapkan kelembagaan,
pelayanan perijinan, pelayanan tata usaha hasil hutan, penyuluhan, bimbingan dan
pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap pemegang ijin kegiatan
HKm (pasal 24, ayat 2). Sementara pemerintah propinsi lebih pada pengembangan
dan kajian teknologi, kebijakan, pengendalian perijinan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan HKm.
5. Kesimpulan Dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
Dari analisis tiga perda di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Ketiga perda, yaitu perda Wonosobo, perda Kutai Barat dan perda NTB
merupakan perda perhutanan sosial karena di dalamnya mengakomodasi
keragaman bentuk dan model praktek perhutanan sosial. Bentuk perhutanan
sosial yang diakomodasi dalam perda Wonosobo dan perda NTB masuk dalam
kategori model kehutanan masyarakat yang bercirikan pengelolaan hutan
oleh masyarakat di kawasan hutan negara yang dilakukan secara komunal
atau bersama-sama. Sedangkan perda Kutai Barat masuk dalam kategori
model pertanian hutan yang bercirikan pengelolaan hutan di lahan milik oleh
masyarakat
Peluang akses sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang
miskin yang diatur dalam perda Kutai Barat tidak menjadi persoalan, karena
kawasan hutan yang diatur di sini adalah lahan milik. Perda ini lebih bersifat
mempertegas dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat
agar tetap lestari. Maka dari itu perlu ada kebijakan IPHKR dan pelaporan
hasil produksi tahunan kepada pemerintah. Ada kesan kuat perda ini lebih
diorientasikan untuk meningkatkan PAD Kutai Barat daripada memperkuat
kapasitas dan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan
rakyat.
Perda Wonosobo meskipun sudah dibatalkan oleh Mendagri merupakan satusatunya
perda yang paling revolusioner dalam konteks perhutanan sosial yang
memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Di dalamnya
bukan hanya mengandung muatan pengakuan akses dan pemberian hak kelola
kepada masyarakat, namun juga kental dengan semangat partisipasi publik
dalam setiap tahapan penyelenggaraan PSDHBM.
Sementara perda NTB lebih merupakan petunjuk teknis dari program HKm
yang dintroduksi oleh pusat. Semangat penyerahan hak kelola kepada
247