Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

mereka tetap menyadari bahwa ini adalah bagian daripada itu. Departemen tidak
ada masalah, semestinya. Cuman saya juga masih menemukan kalau misalnya
itu ditetapkan menjadi Taman Nasional, kemudian disitu ada Perda, bagaimana
posisi Perda ini secara hukum? Saya masih belum dapat jawaban, nanti saya akan
diskusi dengan Bapak Suroso di belakang bagaimana kalau masalah itu.
Menyangkut masalah deal, jadi begini. Tata ruang ini bukan deal-deal politik.
Sebelum MoU antara Kab. Kuningan yang ditanda-tangani 17 Desember 2004.
Perda tata ruang ini sudah ada. Jadi itu dibangun atas dasar kebutuhan, atas dasar
keinginan dsbnya. Jadi itu prosesnya hampir 2-tahun, jadi tidak hanya langsung
dibuat Perda, tidak. Kita membuat adanya satu yang disebut academic-draft. Ini di
inisiasi oleh Bappeda Kab. Kuningan pada tahun 2000. Di situlah dibuat academicdraft
posisi daripada sumber mata air yang ada di Kab. Kuningan itu sudah sejauh
mana? Ada 2-kegiatan waktu itu zona resapan air dari disitu kemudian disusunlah
kerangka-kerangka legal, kerangka-kerangka tehnis sehingga keluarlah Perda
38/2002. Waktu itu kita belum berpikir ini bahwa ini akan jadikan jaminan, belum.
Jadi ceritanya belum. Tapi ketika 2003, 2004 mulai ramai tentang masalah air ini,
disitulah baru dibangun bahwa ternyata kita punya alat untuk negosiasi dengan
orang, sebetulnya kronologis seperti itu.
Jadi ini bukan deal-deal yang dilakukan. MoU ini berjalan tiap tahun, jadi tiap
tahun dihitung, karena ada rumusan tertentu. Jadi rumusannya itu menghitung
daripada produksi air dari sumber air, kemudian tarif yang berlaku sebelum
diolah ditingkat user, dan juga tingkat kebocoran disitu. Jadi ini sifatnya dinamis.
Misalnya sekarang 2006, 2006 itu sudah menghitung dari data terakhir Desember
2005, dibuat lagi MoU dan sebagainya. Menyangkut masalah hak dan kewajiban
diantara dua daerah itu disitu jelas didalam MoU yang sudah ditandatangani antar
dua wilayah. Karena saya bukan orang hukum, saya orang forestry, saya dari
kehutanan, saya tidak mengerti juga. Ketika ini harus di Perdakan bentuknya
Perda Propinsi atau bagaimana. Tapi yang penting disitu ada satu bagian dari
komitmen. Komitmen yang masing-masing mau untuk saling menerima dan saling
memberi. Sebetulnya ini adalah satu inisiatif, yang penting itu disitu. Kalau
masalah legal-legalnya kan saya kira kalau dengan MoU kerjasama sudah ada
gambar Garuda Pancasilanya.
Diperjanjiannya kalau misalnya Kuningan tidak punya (di MoUnya bukan di
Perdanya) kalau misalnya dia berselingkuh atau lain sebagainya, bisa diperkarakan.
Dan mungkin ini suau pesan yang bisa dilihat, sebetulnya Perda satu daerah itu
harus kita sadari tidak eksis secara tunggal tapi dia berkaitan juga dengan terkait
dengan sektor yang lain. Kalau kita buat tentang satu sektor bisa terkait dengan
sektor yang lain atau mungkin juga terkait dengan daerah yang lain kita harus
sadari dalam pembuatan regulasi Perda jadi tidak itu. Saya kira itu yang bisa saya
sampaikan.
279