Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

efektifitas pengambilan kebijakannya. Semakin besar partisipasi, akan berdampak
pada semakin banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan. Meskipun bukan berupaya
menegasikan arti pentingnya partisipasi, namun dalam hal waktu dan anggaran
akan menjadi beban yang cukup bagi daerah untuk terus menjalankan mekanisme
ini. Artinya, perlu dikembangkan mekanisme khusus agar luasnya ruang partisipasi
yang dibuka tidak berkorelasi positif dengan besarnya biaya dan waktu yang harus
dikeluarkan. Secara kongkrit bisa dikembangkan standar penyampaian pendapat
dan tanggapan yang efisien, tanpa mengurangi makna partisipasi.
Satu pertanyaan sederhana tetapi cukup penting, mengapa perda ini relatif baik
mengatur ruang partisipasi masyarakat. Jawaban yang mungkin diajukan adalah
karena perda ini dibuat dengan menggandeng transparansi sebagai bagiannya.
Perubahan hubungan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah daerah
tidak akan bermanfaat bagi penciptaan ruang partisipasi, tanpa ada kerelaan
dari pemerintah daerah untuk membuka pintu bagi akses informasi publik yang
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai dasar (bahan) partisipasi. Karena selama ini
akses terhadap dokumen publik begitu menjadi masalah bagi masyarakat yang
ingin mengetahui jalannya pemerintahan dan pembangunan.
4.3 Implikasi dari Framework Partisipasi
Mengingat substansi perda yang mengalami perubahan cukup radikal, terutama
bila dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi dan desentralisasi, maka satu
hal yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan perda
progresif ini adalah menyangkut situasi kultur di tingkat lokal, baik di kalangan
elit lokal maupun masyarakat. Di tingkat elit, munculnya benturan kepentingan
antara arus perubahan yang dibawa oleh Perda ini dan kepentingan untuk
mempertahankan budaya politik lama yang berakar pada patronase, merupakan
hal yang mungkin terjadi. Di tingkat masyarakat, keberadaan perda ini tentunya
membutuhkan setting budaya politik baru yang tidak hanya sekedar menerima,
tetapi memberi kontribusi dan mempengaruhi.
Oleh karena itu, implikasi teknis yang juga akan muncul adalah belum siapnya
masyarakat di awal-awal implementasi Perda ini, dan sebagai jalan keluar bukan
hanya sosialisasi tetapi juga perlunya peningkatan kapasitas masyarakat tentang
makna, cara dan etika berpartisipasi. Implikasi prospektif lainnya berkaitan
dengan pola-pola elite capture yang selama ini kental dalam proses-proses
pembangunan. Substansi perda yang secara normatif berusaha menangkal polapola
ini, ke depan akan berdampak positif bagi perbaikan tingkat korupsi. Secara
normatif, ketika masyarakat diberi kesempatan terlibat langsung, berhubungan
dengan pengambil kebijakan dan mempengaruhi serta secara detail mengetahui
kebijakan pembangunan yang akan dijalankan tentunya akan mengurangi dan
menghentikan praktik-praktik elite capture. Apalagi pada saat yang sama akses
terhadap informasi publik juga dibuka cukup lebar.
163