Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

menimbulkan konflik, tapi karena ketekunan Pemkot Semarang menjalankan
secara konsisten Perda No. 11 Tahun 2000, pada akhirnya dapat berjalan lancar.
Namun demikian masih menyisakan kepedihan akibat tindakan represif Satpol PP
terhadap PKL.
5.2 Pengawal Pelayanan Kesehatan dan Penertiban PKL di Lampung
5.2.1 Regulasi Safeguarding dan Partisipasi Masyarakat:
Mengawal pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Metro telah melakukan
kegiatan advokasi yang intensif pada berbagai kelompok masyarakat, sehingga
mendorong daya tawar masyarakat dalam Daya mengakses pelayanan Publik.
Kelompok-kelompok masayarakt tersebut sangat berperan aktif dalam mengkritisi
berbagai kebijakan Pemkot dan mampu menembus rumitnya birokrasi pelayanan.
Upaya untuk membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan
juga dilakukan oleh organisasi keagamaan yaitu Muhamaddiyah dengan
menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi anggotanya.
Muhamaddiyah dengan berdasarkan Surat Keputusan Walikota ditunjuk sebagai
badan pelaksana JPK.
Sekalipun tidak ada Perda partisipatif, Kepala Dinas Kesehatan atas inisiatifnya
telah membentuk beleidsregel tentang Tim safe guarding, yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini didorong oleh
faktor meningkatnya partisipasi dan daya kritis masyarakat terhadap pelayanan
publik. Tim tersebut mempunyai tugas membantu masyarakat dalam kepesertaan
JPK Gakin, menerima keluhan masyarakat, masalah pendanaan, dan membantu
permasalahan administrasi.
5.3 Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000
sebagai Perda Sapu Jagad untuk menggusur PKL
Pemkot tidak memiliki Perda khusus tentang PKL sebagaimana yang terdapat di
berbagai kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Dalam upaya penertiban PKL
yang saat ini sangat marak digunakan Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan
Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam
Wilayah Kota Bandar Lampung.
Bila dicermati dengan baik maka substansi ini tidak sesuai dengan kondisi sosiologis
yang ada di masyarakat kota Bandar Lampung. Sebagai contoh adalah Pasal 22 yang
menentukan bahwa dilarang “menjual bensin/premium dan solar sepanjang jalan
arteri selain pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menjual gas
di rumah-rumah tempat tinggal selain pada tempat-tempat yang ditentukan untuk
itu”. Ketentuan ini tentu saja akan kontra produktif bagi masyarakat bila melihat
realita yang ada di masyarakat yang menunjukkan bahwa banyak sekali orang
berjualan bensin eceran. Selain itu perumusan tentang ketentuan larangan dalam
40