Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2. Implementasi Perda di Kota Gorontalo
(Sebuah Kajian dan Telaahan Mengenai
Perda No. 2, 3, 4 Tahun 2002)
1.
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan otonomi daerah yang dijiwai semangat Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
mendorong terjadinya perubahan paradigma pelayanan Pemerintah Daerah baik
di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mekanisme dan
sistem pelayanan pemerintah di hampir semua aspek dan bidang pembangunan
yang dulunya bersifat sentralistik, kini telah berubah dan dilandasi oleh asas
desentralisasi dimana daerah-daerah diberikan porsi secara lebih luas mengatur dan
menata sendiri daerahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka pemberian kewenangan sesuai azas desentralisasi tersebut, maka
Pemerintah Kota Gorontalo dalam menyikapi kondisi realitas terutama yang
berkaitan dengan penataan dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
sekaligus sebagai upaya mewujudkan kondisi pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (Good Governance) telah melahirkan beberapa produk Peraturan
Daerah (PERDA), yaitu:
1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan
Berbasis Masyarakat;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo; dan
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.
Ketiga PERDA tersebut diatas secara umum dalam kehidupan masyarakat Kota
Gorontalo dikenal dengan nama PERDA “Dji Sam Soe”. Manifestasi dari ketiga
peraturan daerah ini pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan sebuah tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).
1.2 Sistimatika Peraturan Daerah
Sistimatika Peraturan Daerah Nomor 2, 3 dan 4 Tahun 2002, dapat diuraikan
sebagai berikut:
110