Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Perda, Kabupaten Wy Kanan 60 Perda, Kabupaten Tanggamus 57 Perda, Kabupaten
Tulang Bawang 58 Perda.
Perda APBD merupakan Perda yang setiap tahun wajib dibuat pemda karena
berkaitan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Permasalahan mendasar dari Perda-Perda APBD ini adalah keterbukaan pemda
terhadap alokasi anggaran dan keberpihakan pemda terhadap kelompok sasaran.
Akses kelompok sasaran dalam penentuan program dan alokasi anggaran sangat
terbatas. Secara normatif terbuka peluang kelompok sasaran untuk ikut serta
dalam proses penetapan APBD melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Namun
demikian, dalam implementasinya kesempatan tersebut tidak dapat diakses oleh
kelompok sasaran karena sikap tertutup dari aparat pemda. Proses advokasi
anggaran banyak dilakukan oleh kalangan NGO baik di tingkat pemerintah
provinsi maupun kabupaten/kota, akan tetapi hasilnya masih belum maksimal.
Dalam penelitian ini Perda APBD tidak dapat dikaji secara mendalam karena
sangat sulit diperoleh.
Seperti halnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Lampung Perda retribusi
paling banyak dibuat, sesuai dengan tuntutan terhadap kemandirian pemda
untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Daerah berlomba untuk menggali
sumber pendapatan asli daerah melalui pembentukan Perda-Perda retribusi
dengan melupakan filosofi dasarnya yaitu pelayanan. Aspek pelayanan yang
seharusnya inheren dalam penarikan retribusi sering dilupakan karena pemda
lebih mengedepankan fungsi “budgeter”. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda
dengan Perda tentang pajak daerah. Akibat dari semua itu, pelaku usaha merasa
dibebani dan sehubungan dengan hal tersebut ada 16 Perda kabupaten/kota yang
dibatalkan oleh pemerintah pusat karena membebani pelaku usaha.
Dinamika Perda tentang institusi mempunyai dampak yang sangat besar dalam
penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemda. Jumlah Perda
institusi yang cukup banyak tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan
sistem otonomi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, serta dinamika penataan
institusi daerah dengan standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Hal pertama yang dapat dicatat terhadap keberadaan institusi adalah adanya
pemecahan kecamatan yang dilakukan oleh semua kabupaten kota. Pemekaran
kecamatan dilakukan atas pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali
sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif. Namun demikian, pemekaran yang
dilakukan lebih mengarah pada upaya untuk memenuhi jenjang jabatan PNS yang
jumlahnya telah melebihi kapasitas yang ada karena ada pelimpahan PNS pusat ke
daerah. Perda tentang struktur organisasi baik pemda provinsi dan kabupaten/kota
pada umumnya tidak sesuai dengan filosofi miskin struktur dan kaya fungsi. Hal
ini dapat ditunjukkan dari jumlah dinas/instansi yang dibentuk yaitu minimum 18
dinas/instansi. Selain itu, perumusan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas
seringkali tidak secara spesifik menjawab kebutuhan mendasar dari kelompok
sasaran penelitian.