Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2. JPKM Kab Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: Studi
Kasus Perda. No. 15 Tahun 2003
serta Realisasinya di Lapangan
Abstrak
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan inovasi
Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan
pemeliharaan kesehatan terutama bagi Keluarga miskin (strata 1) dan Keluarga
Pasca Keluarga Miskin (strata 2). Sementara keluarga Non Keluarga Miskin
(Gakin)/mampu (strata 3) lebih banyak mensubsidi strata 1 dan 2, melalui premi
oleh peserta JPKM yang akan digunakan untuk kapitasi kepada pelaku pelayanan
kesehatan (polindes/PKD, PUSTU, PUSKESMAS dan Rumah Sakit). Prinsip yang
dianut dalam program ini, setiap anggota keluarga merupakan anggota JPKM
yang pengelolaannya menggunakan ala sistem asuransi kesehatan. Setiap anggota
berhak dapat berobat dan memelihara kesehatannya di RS, Puskesmas, atau dokter
yang telah ditunjuk atau bekerja sama (akreditasi) dengan pengelola, yang dalam
pelaksanaannya ditangani BUMD yang dibentuk khusus untuk itu.
Ketentuan premi strata 1 dibebaskan dari pembayaran (premi gratis), strata 2
diwajibkan membayar 50% dari nilai premi, dan strata 3 diwajibkan membayar
penuh. Kartu JPKM berlaku bagi satu keluarga inti (suami, istri dan anak
kandung) selama 12 bulan pelayanan. Dengan ketentuan ini, Pemkab dapat
menyiapkan secara terencana subsidi kepada peserta JPKM khususnya strata 1
dan strata 2 yang besarannya semakin menurun sejalan meningkatnya jumlah
peserta dan meningkatnya nilai premi keluarga non-gakin setiap tahunnya. Oleh
karena itu, Pemkab Purbalingga adalah penerbit sekaligus perintis penjaminan
atas kesehatan bagi warga masyarakat Purbalingga. Program ini jauh-jauh hari
sebelum Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (2005). Terbukti pula lebih dari 95 Kab/Kota di Indonesia tercatat pernah
studi banding program ini di Purbalingga. Dengan filosofi ”Si Kaya Membantu Si
Miskin dan Si Sehat Menolong Si Sakit”.
1. Pendahuluan
Keterpurukan sektor kesehatan memang wajib diatasi agar segera tercapai derajat
kesehatan yang memungkinkan bagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Bila sektor kesehatan ini terus dirundung keterpurukan, maka jangan harap
peningkatan kualitas kehidupan dapat memadai. Hal ini karena sektor kesehatan
merupakan dasar proyeksi bagi dua elementasi sekaligus. Selain proyeksi
elementasi horisontal bagi gambaran Indeks Peningkatan Manusia (IPM) dan
185