Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

dan masyarakat urban, tapi mempertimbangkan keberadaan mereka, dan mendorong
untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian keberadaan PKL tidak lagi
dipandang sebagai sampah kota yang harus dibersihkan, tapi benar-benar diakui
dan dibutuhkan. Sebab bagaimana pun mereka juga telah berjasa untuk melayani
golongan masyarakat menengah ke bawah yang menginginkan standar harga yang
lebih murah dibandingkan harga yang dijual pedagang permanen.
Demikian juga, apa yang terjadi di Kota Surakarta, Pemerintah Daerah mengalami
kesulitan untuk melakukan pemberdayaan melalui penataan dan pembinaan PKL.
Keberadaan PKL yang mulai menjamur sejak krisis ekonomi pasca kerusuan Mei
1998 dan saat sekarang tercatat lebih dari tiga ribu PKL tersebar di berbagai sudut
kota.
Wali Kota Surakarta dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun
1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan beberapa Surat
Keputusan Wali Kota berusaha melakukan pemberdayaan melalui penataan dan
pembinaan PKL. Dalam praktek program pemberdayaan lebih mengarah pada
upaya untuk melakukan pembinaan dan penertiban dengan memerintahkan PKL
yang menempati lokasi tertentu, seperti di trotoar jalan, taman kota, tepian sungai
dan tanah negara untuk pindah. Sementara para petugas di lapangan mengaku
amat dilematis dalam melakukan penataan dan penertiban PKL, satu sisi
keberadaannya amat dibutuhkan tetapi pada sisi lain dapat menggangu keindahan
kota, dan kadang kala bertindak nekad ketika diusik keberadaannya.
Dalam melakukan penataan dan penertiban PKL, Pemda seringkali melakukan
tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Aparat gabungan melakukan operasi dan
penyisiran tidak hanya siang hari tapi juga dini hari di lokasi-lokasi yang dianggap
jalur yang tidak boleh ditempati PKL. Dalam melakukan operasi tidak jarang,
aparat melakukan penggarukan dan merobohkan bangunan semi permanen yang
menempati trotoar jalan dan tempat-tempat lain yang tidak perbolehkan untuk
berjualan.
Permasalahan, pertama, bagaimana keberadaan PKL, kenapa kecenderungannya
selalu dimarjinalkan dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
daerah? Kedua, bagaimana perumusan kebijakan pemberdayaan PKL, apakah
sudah mengakomodasi aspirasi secara partisipatif ? Metode penelitian, dilakukan
di Kota Surakarta, tepatnya di beberapa lokasi PKL, seperti di Manahan, dan
Banjarsari. Responden berupa Pemkot dan DPRD, LSM Kompit. Data berupa data
primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sukender berupa Perda dan SK
Walikota tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Analisis data, dilakukan dengan
mendeskripsikan data, mendiskusikan dengan pendekatan kritis dan mendalam
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan instrumen teori,
sehingga akan diperoleh gambaran utuh kebijakan pemberdayaan PKL di Kota
Surakarta.
175