Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dengan adanya perda ini, maka otoritas pengelolaan hutan negara di Kabupaten
Wonosobo bukan lagi ditangan Perhutani. Kelompok masyarakat yang mampu
memenuhi persyaratan untuk mengajukan ijin PSDHBM juga punya peluang akses
yang lebar untuk mengambil manfaat dan mendapatkan hak kelola hutan negara.
Ijin PSDHBM sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat 3 bukan merupakan
pemilikan atas tanah dan kawasan hutan negara. Dengan demikian, ijin PSDHBM
lebih merupakan ijin pemanfaatan kawasan hutan negara baik di hutan lindung
maupun di hutan produksi. Jangka waktu ijin PSDHBM paling lama 30 tahun
dan dapat diperpajang lagi. Selain pengakuan negara atas hak kelola masyarakat,
perda ini secara eksplisit juga merupakan sebuah rekognisi atas praktek-praktek
pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang terbukti berhasil.
Pengelolaan hutan negara oleh Perhutani Wonosobo telah terbukti gagal yang
terlihat dari kerusakan hutan dan kemiskinan yang membelit kehidupan
masyarakat sekitar hutan. Masyarakat dalam perda ini ditempatkan sebagai
pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Istilah ”berbasis masyarakat” artinya
kesejahteraan dan pelibatan masyarakat menjadi orientasi utama dalam perda
Wonosobo ini. Masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan PSDHBM sejak dari
perencanaan, pengelolaan sampai pemungutan hasil. Misalnya dalam penetapan
lokasi PSDHBM melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemda
Kabupaten Wonosobo harus melibatkan warga desa setempat dan ”Forum Hutan
Wonosobo” (pasal 7). Bahkan masyarakat berhak memberikan tanggapan atas hasil
inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan itu. Demikian juga dalam pengelolaan
PSDHBM, masyarakat sendiri yang melakukannya mulai dari penataan areal
kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan sampai perlindungannya.
Di sisi lain kelompok masyarakat yang diberi ijin PSDHBM juga punya kewajiban
untuk tetap menjaga kelestarian hutan, turut memelihara dan menjaga kawasan
hutan di luar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan, dan berkordinasi
dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pelaksanaan perlindungan
hutan. Dalam menetapkan kriteria dan standar kelompok masyarakat yang layak
mendapatkan ijin PSDHBM juga harus memperhatikan masukan dari masyarakat
melalui ”Forum Hutan Wonosobo” (pasal 11). Forum ini bersifat multipihak yang
mencakup semua stakeholder penyelenggaran PSDHBM.
Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, perda ini menegaskan akses masyarakat
untuk melakukan kegiatan pemanfaatan baik di hutan produksi maupun di hutan
lindung, seperti budidaya tanaman baik kayu maupun non kayu, usaha potensi
jasa lingkungan , pengusahaan tanaman kayu (pasal 30, 31). Namun begitu semua
bentuk pemanfaatan sumber daya hutan itu harus tetap memperhatikan fungsi
lindung dan tutupan tajuk hutan tersebut. Oleh karena kawasan hutan yang
dikelola oleh masyarakat adalah milik negara, maka tidak semua hasil pemanfaatan
hutan itu diberikan kepada masyarakat penggarap. Bagi hasil dari pemanfaatan
hutan ini didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi.
Proporsi yang sampai saat ini berkembang adalah 50:50 sampai 80:20, 80 persen
untuk masyarakat penggarap dan 20 persen untuk pemerintah.
242