Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Penyidik Umum. Demikian juga sanksinya pelanggaran cukup dengan menggunakan
sanksi pidana administrasi dengan hukuman yang lebih menekankan pada aspek
pembinaan atau berupa denda bukan kurungan. Kekurangan lain, Perda tersebut
tidak menyebutkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara
jelas, baik PKL maupun Pemerintah Daerah. Kalaupun ada, hanya mengatur
kewajiban Pemda untuk melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis
dan penyuluhan (Pasal 7). Sementara PKL diwajibkan untuk membayar retribusi
tanpa disebutkan hak-hak yang melekat setelah menjalankan kewajibannya. (Pasal
8). Di sini, terlihat jelas bahwa keberadaan PKL kurang dihargai eksistensinya,
sehingga ketika terjadi penertiban, para PKL tidak memperoleh perlindungan
hukum secara jelas, karena tidak adanya rumusan secara rinci hak-hak yang
mestinya dimiliki PKL setelah membayar restribusi.
Upaya untuk melakukan pembelaan diri terhadap tindakan sewenang-wenang
yang dilakukan aparat Pemda menempatkan PKL pada posisi yang lemah. Karena
dalam Perda tersebut tidak mengatur kebaradaan organisasi PKL, sebagai wadah
untuk menghimpun aspirasi dan kekuatan para PKL terutama yang berkaitan
dengan upaya untuk melindungi hak-haknya ketika terjadi penertiban. Ketentuan
tentang pembolehan PKL membentuk organisasi atau pagayuban ditemukan
dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Wali Kota No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
Secara keseluruhan isi Perda tersebut terlampau sederhana dan tidak rinci. Hal
ini membuka peluang bagi pemegang kebijkan untuk menafsirkan ketentuan
pasal-pasal yang diatur dalam Perda sesuai dengan kemauannya sendiri, dengan
menggunakan legitimasi yang diatur melalui Surat Keputusan Walikota. Dilihat
fungsinya, belum menunjukkan karakter produk peraturan yang responsif dan
partisipatif. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan Perda tersebut masih
didominasi peran Pemda dan tanpa melibatkan partisipasi publik, terutama para
PKL. Produk Perda semacam itu menunjukkan suatu bentuk produk hukum yang
tidak responsif dan partisipatif. Karena itu keberadaan dan fungsinya baru sebatas
alat legitimasi untuk mengesahkan tindakan Pemda dalam melakukan penataan
dan penertiban PKL.
Disini terlihat jelas bahwa kebijakan Pemda dalam memberdayakan PKL belum
mampu menjadikan hukum sebagai instrument of regulation, tapi baru bisa
menjadikan hukum sebagai alat legitimasi untuk menjalankan kewenangannya
(ego birokrasi), dalam penataan dan penertiban PKL di Kota Surakarta. Sikap
Pemda tampak pertama, kurang mempunyai visi keberpihakan pada wong cilik.
Kedua, Pemda kurang pro-aktif dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi
PKL. Ketiga, selama ini dalam menyelesaikan masalah keberadaan PKL, Pemda
lebih mengedapankan pendekatan kewenangan dalam melakukan penataan,
penertiban dan relokasi PKL.
179