Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

menengah atau jangka panjang, tetapi mereka selalu berpikir untuk jangka pendek
dan jangka imah. Jangka imah itu sudah bahasa kami adalah untuk rumah. Jadi
tolong untuk perda-perda ini agar keperpihakan bagi yang miskin terutama bagi
pendidikan jangan sampai disamakan dengan industri yang memang mengganggu
lingkungan, limbahnya, ataupun suaranya, ataupun hasil debu-debunya. Tetapi
kalau pendidikan kan tidak menghasilkan yang demikian, tetapi menghasilkan
SDM yang berkualitas, insya Allah.
Terimakasih dan Ass. Wr. Wb.
2.
Zulfa dari Pusat Studi Asia Pasifik, UGM.
Saya mencermati beberapa perda yang keluar setelah diberlakukannya otonomi
daerah. Saya menemukan banyak perda yang menurut saya berasal dari negeri
antah berantah. Dikatakan demikan karena
1. ketika masih menjadi rancangan masyarakat tidak tahu, tidak ada perbincangan
publik yang mengarah pada hal-hal yang diatur oleh rancangan tersebut
sehingga tahu-tahu ada perda itu dan soal sosialisasinya juga tidak banyak
yang tahu;
2. banyak perda yang tidak mencerminkan karakter lokal daerah itu sendiri,
sehingga tentu saja menurut saya tidak dapat menyelesaikan problem nyata
yang dialami masyarakat itu. Dua hal yang bisa dicontohkan, perda di
Cilacap.
a. tentang perda yang mengatur keindahan bahwa setiap orang itu diwajibkan
memagar rumahnya setinggi 1.5 meter. Saya kira ini perda yang sangat tidak
realistis, karena masyarakat Cilacap sendiri tidak semua mempunyai rumah
ada yang tinggal numpang di pekarangan orang, ada yang bahkan tidak punya
sama sekali dan kalau harus memagar rumahnya dengan pagar permanen
setinggi 1.5 meter ukurannya dan beberapa teknis diatur dalam perda itu saya
kira ini sangat tidak mungkin dan mencerminkan bias kelas sosial tertentu
yang memang bisa melaksanakan itu dan hanya cocok untuk masyarakat kota
sama sekali tidak mencerminkan karakter pedesaan.
b. perda air, perda yang mengatur soal pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air. Cilacap sebagaimana diketahui sangat rawan
kekurangan air terutama pada musim kemarau, karena kondisi alamnya
juga airnya banyak yang berkualitas buruk. Tapi perda itu sama sekali tidak
mengatur jaminan terhadap masyarakat miskin terutama yang tidak bisa
mengakses air bersih sehingga mereka nasibnya walaupun sudah ada perda
itu tidak berubah soal kebutuhan air. Saya ingin bertanya kepada Ibu Maulina
terkait dengan presentasi yang disampaikan bahwa inovator dari daerah-daerah
yang mempunyai perda yang katakan relatif positif kebanyakan dari bupati
atau pemerintah, saya ingin tanya apakah ada pengalaman yang kabupaten
atau kota yang sekarang mempunyai perda yang relatif positif tetapi
87