Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

6. Air Berkualitas Baik
Bukan Untuk Warga Miskin Cilacap
1. Pengantar :
Air Merupakan Kebutuhan Dasar Setiap Manusia
Air merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini disadari sepenuhnya oleh
para pendiri negara Indonesia sehingga jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat
akan air menjadi pemikiran penting pada saat penyusunan konstitusi. Dengan
gemilang, gagasan ini dituangkan secara tersurat pada Pasal 33 UUD 1945: “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Meskipun telah
empat kali UUD 1945 diamandemen, ketentuan ini tidak mengalami perubahan.
Artinya bahwa secara prinsip, siapapun mengakui pentingnya air bagi kehidupan
manusia dan keharusan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bagi
rakyatnya. Pencantuman ketentuan ini, dalam tinjauan ilmu politik, merupakan
kontrak sosial antara negara dan rakyat.
Pada tingkat global, pemenuhan kebutuhan akan air bagi setiap manusia juga
ditegaskan melalui berbagai upaya hukum, diantaranya adalah Deklarasi PBB
yang dicetuskan oleh Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
pada November 2002. Deklarasi ini menyebutkan bahwa akses terhadap air
merupakan sebuah hak dasar (a fundamental right) setiap manusia. Bahwa air
adalah benda sosial dan budaya, bukan hanya komoditi ekonomi. Berkenaan
dengan hal tersebut, Komite ini menekankan bahwa 145 negara telah meratifikasi
Konvenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kini telah
diikat dengan perjanjian untuk mempromosikan akses terhadap air secara setara
tanpa diskriminasi. Walaupun Deklarasi PBB ini tidak menyebut secara eksplisit
tentang privatisasi,-guna menghindari konflik terbuka dengan negara maju
yang mendukung privatisasi-, namun tetap memiliki makna bahwa penyediaan
kebutuhan dasar oleh pemerintah adalah pilihan terbaik atas sumberdaya yang
terbatas serta komoditas publik yang fundamental bagi kesehatan dan kehidupan,
termasuk sumber daya air.
Perhatian tentang pentingnya air bagi kehidupan manusia diikuti dengan
perbincangan mengenai berbagai turunan tema tentang air antara lain pengelolaan
kualitas air, pengendalian pencemaran air, konservasi sumber air dan sebagainya.
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam perkembangannya
banyak diatur oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dengan alasan
otonomi daerah yang diartikan bahwa daerah berhak mengatur rumah tangganya
sendiri, beberapa pemerintah daerah di Indonesia membuat Peraturan daerah yang
mengatur persoalan air. Namun, belum ada jaminan bahwa substansi Perda yang
(Social Watch Report, 2003).
260