Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

pembahasan, anggota DPRD yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi
penyusunan produk hukum, diharuskan mempunyai kapasitas pengetahuan
yang cukup untuk menyusun, membahas, memperbaiki, dan mempertahankan
substansi yang ingin diatur. Untuk itu, rekomendasi pertama adalah agar
adanya capacity building bagi mereka yang potensial untuk terlibat dalam
penyusunan produk hukum. Selama ini proses penyusunan produk hukum
daerah selalu didominasi oleh pihak eksekutif/pemerintah daerah, baik
secara langsung ataupun melalui Tim Asistensi yang diperbantukan untuk
pembahasan produk hukum di DPRD.
2.
Prosedur formal yang ada untuk penyusunan produk hukum daerah
belum memberikan ruang yang cukup bagi adanya partisipasi masyarakat
didalamnya. Namun saat ini telah muncul Permendagri 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai pengganti
Kepmendagri-otda No. 23 Tahun 2001. Rekomendasi kedua adalah harus ada
kajian lagi apakah Permendagri ini telah menyediakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Bila ternyata
masih belum mengakomodasi adanya partisipasi masyarakat didalam prosedur
penyusunan produk hukum, sudah selayaknya Permendagri yang baru ini pun
direvisi dan diperbaiki.
146