Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

”Uang Perangsang” kepada leading sector sebesar 5% dari realisasi penerimaan
yang disetor ke kas daerah. Rumusan semacam ini tidak ditemukan untuk Perda
retribusi serupa di kabupaten/kota. Muatan yang sama juga terdapat di Provinsi
Lampung tapi diatur dalam Perda khusus tentang “Upah Pungut”.
Perda Kota Semarang tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Dari 44
Perda yang diteliti hanya terdapat 6 Perda terkait dengan isu. 4 Perda berkorelasi
dengan pelayanan kesehatan adalah 1 Perda retribusi dan 3 Perda kelembagaan.
Berdasarkan kategori isi Perda terlihat jelas bahwa Pemkot Semarang belum
intens mengatur isu kesehatan. Sedangkan untuk Perda ketenagakerjaan dan isu
sumber daya alam, tidak diketemukan. Dimasukkannya Perda PKL karena dampak
pengaturan pekerja sektor informal yang dapat mengurangi pengangguran.
Tidak berbeda dengan Kota Semarang, dari 59 Perda di Kudus hanya terdapat 8
Perda yang mengatur pelayanan terhadap isu. Untuk isu kesehatan berupa 3 Perda
retribusi dan 1 kelembagaan. Selebihnya merupakan pengaturan tidak langsung.
Untuk isu ketenagakerjaan berupa Perda PKL. Perda yang intens mengatur SDA
terkait dengan kelompok sasaran petani adalah Perda Irigasi. Kedudukan Petani
sebagai adresat dalam Perda Irigasi telah mendapatkan perlindungan secara
memadai dan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pengairan
melalui lembaga P3A. Perda serupa dengan muatan yang sama juga terdapat di
Pekalongan, Sragen dan Cilacap.
50 Perda Pekalongan yang diteliti tidak jauh berbeda dengan kondisi Perda di daerah
lainnya, tidak terdapat satu Perda pun yang mengatur akses masyarakat terhadap
kemudahan pelayanan isu. 7 Perda terkait, berupa 4 Perda isu kesehatan dengan
titik berat 2 Perda retribusi dan 2 kelembagaan. Untuk ketenagakerjaan hanya ada
1 Perda tentang kelembagaannya. 2 Perda SDA tidak sepenuhnya mengatur akses
masyarakat terhadap SDA. Blora jauh lebih memprihatinkan dari 33 Perda yang
diteliti tidak sepenuhnya mengatur isu. Dari 6 Perda terkait, 5 Perda kesehatan
tidak sepenuhnya mengatur pelayanan kesehatan yang memberikan akses
kemudahan kepada masyarakat, aksentuasi muatan retribusi dan kelembagaan.
Untuk pengaturan terkait pelayanan ketenagakerjaan tidak diketemukan, kecuali
yang bersifat kelembagaan. Sekalipun Blora kaya sumber minyak dan SDA lainnya,
tapi pengaturan terhadap SDA yang membuka kemudahan akses pelayanan
kepada masyarakat, sangat minim. Terdapat 1 Perda yaitu Perda No. 15/2001
tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik
Dan Kayu Bongkaran Bangunan. Menariknya Perda yang sama untuk daerah
Sragen telah dicabut, tapi untuk Kabupaten Blora sampai sekarang masih tetap
berlaku, menunjukkan adanya diskriminasi executive review.
Kondisi di Kota Surakarta sama dengan di Blora dari 47 Perda hanya terdapat 4 Perda
yang berkaitan dengan isu. Sepanjang era UU No. 22 Tahun 1999, tidak diterbitkan
Perda yang mengatur isu kesehatan. Perda retribusi pelayanan kesehatan yang
ada masih mendasarkan pada Perda lama. Untuk isu ketenagakerjaan hanya