Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

7. Pembahasan
Kasus di atas menjadi contoh aktual dan menarik yang menjawab kekhawatiran
bahwa pada masa otonomi daerah, setiap daerah akan cenderung mementingkan
daerahnya sendiri. Hal tersebut akan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik,
terutama apabila terdapat sumber daya yang bersifat mengalir lintas wilayah
(Dermawan, 2004; Kliot et al., 2001). Keberhasilan Kabupaten Kuningan dan Kota
Cirebon dalam mencapai resolusi atas konflik sumber air minum menunjukkan
bahwa hal yang sama bisa saja dilakukan di tempat lain di Indonesia. Akan tetapi,
terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan serupa bisa
dilakukan di tempat lain. Pengelolaan air lintas wilayah akan efektif berjalan
apabila didukung oleh adanya inisiatif (kebijakan) dari pemerintah daerah di
bagian hulu tempat dimana sumber-sumber air berada. Peran penataan ruang
dalam pengelolaan sumber daya air adalah untuk :
1. menjamin ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi
kebutuhan masa kini dan masa mendatang melalui pengelolaan kawasan
konservasi dan pengendalian kualitas air,
2. koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai komitmen bersama,
dan
3. mencegah eksternalitas yang merugikan masyarakat secara luas (Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001).
Di pihak lain, daerah hilir pun mempunyai kewajiban yang sama untuk senantiasa
bekerjasama dengan daerah hulu dalam pengelolaan sumber daya air, dengan peran
yang jelas dan disepakati kedua belah pihak. Daerah hilir tidak dapat begitu saja
melaksanakan free-riding atas manfaat yang telah disediakan oleh daerah hulu.
Visi untuk berbagi merupakan kunci pertama bagi terselenggaranya pengelolaan
air minum lintas wilayah yang adil dan efisien, sebaliknya tanpa adanya visi
untuk berbagi manfaat air diantara dua wilayah yang bersengketa, maka air
yang lintas wilayah akan tetap menjadi sumber konflik berkepanjangan antar
pihak yang bersengketa. Konflik air dapat pula memicu konflik lainnya yang lebih
luas, dan bahkan dapat menciptakan perang sipil antar daerah yang bersengketa.
Hal tersebut mungkin terjadi karena air merupakan sumberdaya alam yang
keberadaanya vital dan tidak dapat disubstitusi oleh barang lainnya. Lebih lanjut
Rahaman dan Vorris (2004) menyebutkan bahwa air adalah kehidupan dan air
merupakan simbol umum dari kemanusian (humanity), pemerataan sosial (social
equity), dan keadilan (justice).
8. Kesimpulan dan Rekomendasi
Tulisan ini telah menunjukkan bahwa Perda yang dihasilkan oleh satu kabupaten
tidak hanya bermanfaat di dalam kabupaten yang bersangkutan, tetapi juga
bisa menjadi alat negosiasi dan jaminan kepada kabupaten lain. Dalam konteks
hubungan antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, Perda Kabupaten
228