Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Pemda yang lebih ditekankan pada penarikan pajak dan retribusi, sementara
pelayanan untuk masyarakat umumnya diabaikan dan tidak terurus. Dalam hal
kerusakan hutan, pemerintah banyak menyalahkan masyarakat sebagai perambah
hutan. Berkenaan dengan hal itu dibutuhkan kebijakan yang berorentasi pada
pemberdayaan dan aspiratif. Program Hutan Kemasyarakatan juga dijadikan
sebagai salah satu upaya untuk melindungi hutan dari bahaya kerusakan serikali
tidak aspiratif sehingga tidak efektif.
Kesehatan
4.2.7 Kabupaten Lampung Selatan
Sama dengan kabupaten lain, Lampung Selatan juga menghadapi permasalahan
atas ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, serta keterbatasan sumber
daya kesehatan. Selain itu Pemda juga kurang ramah dalam pembangunan bidang
kesehata yang dapat dilihat dari prosentase alokasi APBD yang yang relatif
rendah. Akses masyarakat miskin dan marginal terhadap pelayanan kesehatan
sangat rendah baik dari segi pembiayaannya maupun dari ketersediaan sumber
daya kesehatannya.
Di daerah terpencil bahkan tidak terdapat tenaga kesehatannya walaupun Puskes/
Pustu telah tersedia. Respon dari instansi kesehatan yang berwenang sendiri masih
condong reaktif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini diketahui dari
informasi yang terkumpul dari para orang tua anak penderita, yang menyatakan
bahwa pada mulanya hampir tidak ada perhatian dari pemda Kabupaten Lampung
Selatan (khususnya instansi kesehatannya) terhadap problem gizi anak-anak
mereka.
Ketenagakerjaan
Lampung Selatan adalah basis industri, sehingga jumlah buruh di Lampung Selatan
cukup tinggi. Sehubungan dengan itu aspek perlindungan lebih dikedepankan
oleh Pemda melalui regulasi penentuan batas jam kerja, upah lembur, hak cuti
dan jamsostek (kesehatan, hari tua dan kecelakaan). Selain itu juga dilakukan
upaya pembinaan dan pelatihan yang sifatnya memberikan keterampilan praktis
dan wawasan kewirausahaan, dengan sasarannya adalah kaum perempuan,
penganggur dan umumnya kelompok menengah ke bawah.
Terkait dengan isu perlindungan buruh migran, Disnakertrans memang memiliki
concern dalam penanganan isu tersebut. Bahkan skup penanganannya cukup
luas melalui program pengawasan dan penanganan antar kerja lokal, antar kerja
daerah dan antar kerja negara. Antar kerja lokal dilakukan terhadap tenaga kerja
dalam mobilitasnya dalam provinsi. Antar kerja daerah bersifat lintas provinsi dan
antar kerja negara bersifat lintas negara.
35