Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2. Partisipatif Kaum Marginal
a.
b.
Tidak ada penjelasan bagaimana dan apa dikontribusi kaum marginal
dalam Perda
Terhadap sikap transparansi publik:
• Pada daerah yang akomodatif: ada langkah pembinaan sesuai lokasi
dan monitoring, yang diawasi Pemda.
• Pada daerah yang tidak akomodatif: tidak ada solusi terhadap masa
depan kaum marginal. Mereka hanya menjadi obyek yang harus
ditertibkan /dihukum bila melanggar. tidak diatur bagaimana kondisi
dan diarahkan kemana untuk keluar dari masalah yang ada.
3. Substansi Progresif
a.
b.
Tidak ada peran LSM/lembaga independen dalam membangun maupun
berperan dalam mendorong pengawasan terhadap implementasi Perda.
Tidak ada langkah/upaya Pemda untuk mengembalikan kaum marginal
kembali pada kehidupan normal, maupun upaya pemberdayaan mereka
sebagai resources.
Secara lengkap Comparative Study (Perbandingan Indikator) dan hasil kajiannya
disajikan dalam Lampiran-1 (Data/Indikator) dan Lampiran-2 (Hasil Kajian). Bila
dicermati secara lebih dalam terdapat beberapa critical point yang bisa diperoleh
dari dalamnya, diantaranya:
a.
b.
c.
Belum ada standarisasi pola penyusunan Perda dan Kesamaan persepsi
mengenai kaum marginal (pelacuran). Perda terkait pelacuran sangat
variatif dan ini dapat berdampak pada:
• Kesulitan (kebingungan) penyidik dalam menegakkan aturan lintas
daerah, akibat persepsi dan struktur PERDA yang beda antardaerah.
• Tiada adanya akuntabilitas dan transfaransi dalam kaitan menilai
kualitas dan substansi PERDA antardaerah, terhadap obyek yang
relatif sama.
Sisi partisipatif dan pemberdayaan tidak diatur dalam PERDA. Kaum
marginal (pelacuran) hanya menjadi obyek hukum dan dianggap “sampah
masyarakat” yang harus dibersihkan dan digusur sejauh mungkin dari
kota. Aspirasi mereka, hak hukum, hak hidup dan keberadaannya tidak
diberi solusi yang komprehensif. Pemda tidak memberikan solusi sebagai
upaya pengalihan ke kehidupan yang tidak menyalahi hukum.
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial/Pembelaan Hak
Perempuan, tidak mendapat tempat, sehingga Perda lebih sebagai daftar
pelarangan, penindakan, Ketentuan penyidikan/pidana. Membangun
otonomi daerah seharusnya memberi peran masyarakat dalam berkontribusi,
dan untuk kondisi ini Pemda dan DPRD masih dominan di sisi regulator
dibanding sebagai fasilitator aspirasi/dinamika daerah.
306