Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

4. Meneguhkan Akses Masyarakat Miskin terhadap Sumber
Daya Hutan: Kajian Atas Perda-Perda Perhutanan Sosial
(Social Forestry) di Tiga Daerah
1. Latar Belakang
Sebutan “Rich Forest Poor People” dari Nancy Peluco (1992) untuk menggambarkan
kondisi yang bertolak belakang antara kemiskinan masyarakat desa hutan di Jawa
dengan kondisi hutan jati yang mendatangkan banyak pundi sangatlah relevan
sampai sekarang. Bahkan bukan hanya di Jawa, namun telah menjadi fenomena
umum di negara-negara yang kaya dengan hutan tropis, yang oleh kelompok
Greenpeace disebut sebagai surga hutan tropis (paradise forests). Hutan tropis
yang begitu kaya dan telah banyak memberikan keuntungan ekonomi bagi negara
dan aparaturnya sama sekali tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan
masyarakat sekitar. Mereka tetap dimiskinkan dengan ketiadaan dan keterbatasan
akses terhadap sumber daya hutan (SDH) yang diklaim sebagai milik negara.
Jangankan menikmati kayu, sekedar mengambil ranting, rencek dan dedaunan
yang jatuh pun selama ratusan tahun harus dilakukan dengan mengendap penuh
ketakutan. Menurut catatan Perhutani (2001), pulau Jawa yang luasnya mencapai
12.524.357 ha, hampir seperempatnya merupakan lahan hutan negara. Sekitar
sepertiga lahan hutan negara yang luasnya mencapai 2.881.949 ha itu, sepertiganya
ditumbuhi pohon jati. Pulau Jawa merupakan penghasil kayu jati terbesar di dunia,
setelah Thailand dan Burma (Peluso, 1992:141). Semenjak zaman kolonial hingga
saat ini, hutan jati di Jawa sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh negara. Nama
dan bentuk pengelolanya mungkin saja berubah, namun fungsi dan ideologinya
sebagai representasi kekuasaan negara dalam bidang kehutanan tidak banyak
mengalami pergeseran substansial. Bahkan kontrol yang dilakukan oleh negara
orde baru lebih ketat dibandingkan dengan negara kolonial Belanda (Peluso dalam
Poffonberger, 1990: 27-53).
Politik sumber daya hutan yang diintrodusir negara dalam kerangka menjamin
kepentingan ekonominya menempatkan MSH (Masyarakat Sekitar Hutan) selalu
dalam posisi marjinal. Dalam sejarah, tragedi awal dari proses marjinalisasi ini
adalah dilansirnya reglemen hutan pertama yang menganggap semua hutan jati
di Jawa adalah kepunyaan negara, tidak terkecuali yang ada di daerah Sunan
Surakarta dan Sultan Yogyakarta . Reglemen ini semakin kokoh dengan keluarnya
Staatsdomein; Staatsblad no 118 tahun 1870 dimana di dalamnya ada pasal yang
memuat keterangan bahwa semua lahan yang di atasnya tidak bisa dibuktikan
hak miliknya atau tanah kosong (woeste gronden), menjadi domain negara. Lahan
yang dimaksud salah satunya adalah lahan yang ditumbuhi hutan jati di Jawa
Gagasan tentang hutan sebagai domain negara sebenarnya sudah diintrodusir oleh Gubernur
Dandeles pada tahun 1808
232