Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

hutan yang tumbuh secara alami di atas tanah yang dibebani hak milik dan atau
hak lainnya. Hak milik itu dibuktikan dengan sertifikat tanah dari instansi yang
berwenang. Sementara yang dimaksud dengan hak lainnya mencakup hak guna
usaha, hak guna bangunan, dan atau di tanah garapan yang keberadaan hutan
rakyat dan kepemilikannya diakui oleh warga setempat dan oleh aparat desa dan
camat.
Sebagaimana diungkap dimuka, hutan rakyat dapat kita kategorikan sebagai
praktek perhutanan sosial dalam jenis pertanian hutan (Awang, 2005; Wiersum,
1984) dengan 3 ciri:
1. pengelolaan hutan pada lahan milik petani sebagaimana tercantum dalam
pasal 2,
2. pelaksanaan dan pengelolaan hutan oleh petani. Ini ditegaskan dalam pasal 4
ayat 2 yang berbunyi ”pengelolaan hutan rakyat yang telah ada dilaksanakan
oleh penduduk setempat, tetap diperhatikan dalam rangka kelestarian dan
peningkatan produktifitas hasil hutan”.
3. instansi kehutanan tidak ambil bagian dalam pengelolaan hutan. Dalam perda
Kutai Barat ini peran pemerintah dijelaskan dalam pasal 4 yang menyatakan
bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan wajib untuk memfasilitasi
pengelolaan hutan rakyat yang biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten
Kutai Barat.
Pengelolaan hutan rakyat itu mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, pengolahan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan. Khusus
untuk pemanfaatan, masyarakat berhak untuk mengambil semua manfaat dari
hutan yang ada di lahan garapan milik mereka baik untuk kebutuhan sendiri
maupun untuk diperdagangkan. (pasal 5) dengan tetap memperhatikan aspek
ekonomi dan aspek kelestarian. Namun demikian, masyarakat tetap diwajibkan
mengantongi ijin pemungutan kayu hutan rakyat (IPKHR) dari Bupati dan
atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu terhadap hasil hutan yang mereka pungut
dikenakan pungutan iuran kehutanan untuk hutan rakyat yang berasal dari hutan
tanaman dan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) untuk
hutan rakyat yang berasal dari hutan alami. Dengan melihat perda Kutai Barat ini
sepertinya memang isinya lebih banyak memperkuat peran dan posisi pemerintah
daerah dalam pengelolaan hutan rakyat.
Peran dan posisi pemerintah sangat terlihat jelas dalam pasal 8 yang menyatakan
bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan rakyat
dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dan atau Cabang Kehutanan
setempat. Sementara upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan masyarakat
dalam pengelolaan hutan rakyat tidak begitu tampak. Justru aroma yang sangat
kuat dari perda ini adalah dalam rangka peningkatan PAD melalui berbagai
pungutan yang dikenakan pada masyarakat dalam mengelola hutan rakyat.
Setidaknya ada 5 pungutan dari pengelolaan hutan rakyat, yaitu IPKHR, DR,
PSDH, dan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Dalam rangka
244