Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

supaya tidak dikatakan bertentangan mereka caplok kemudian jadikan perda
disitu. Inikan sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan didalam pembentukan
regulasi daerah. Apakah kemudian regulasi daerah itu masih memerlukan itu
atau itu harus langsung dilaksanakan, karena keputusan menteri pun sebetulnya
menjadi acuan didalam pembentukan perda sepanjang itu adalah bersifat
pengaturan dan direvasi dari pengaturan yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita
mempermasalahkan aspek SDA, disini yang muncul memang didalam laporan
kami, kami katakan nuansa sentralistiknya sangat tinggi karena apalagi dengan
UU 32 mengatakan berbagai undang-undang sektoral itu seharusnya sudah mulai
dilakukan pengharmonisasian dengan undang-undang otonomi daerah, tetapi
sampai sekarang ya undang-undang kehutanan juga tetap jalan seperti ketentuan
di dalam rezim yang lama sehingga sifat sentralistiknya muncul. Disinilah
kemudian terjadi pertentangan didalam pembentukan-pembentukan perda yang
terkait dengan SDA khususnya menyangkut hutan.
Kemudian menyangkut pembentukan perda, apakah ini kesalahan pada legal
drafting. Saya kira bukan semata-mata legal drafting yang menjadi fokus kesalahan,
tetapi adalah karena dari awal tidak ada perencanaan. Itu kami tanyakan kepada
anggota dewan ketika misalnya kami melakukan pelatihan apakah perencanaan
dari bapak/ibu sekalian setelah duduk di kursinya ini ke depan didalam rangka
membangun regulasi untuk otonomi daerah. Tidak ada satu pun mereka yang
bisa menjelaskan kami harus melakukan apa. Demikian juga di tingkat eksekutif,
kami juga pernah menanyakan, rencana seperti apa Bapak/ibu lakukan dengan
adanya otonomi daerah, juga mereka masih ada kebingungan. Jadi saya kira
memang menjadi suatu kemendesakan bagi kita sekarang ini mari kita rencanakan
dengan baik sebenarnya kita mau melakukan apa dengan adanya kekuasaan baru
ini. Kemudian bagaimana the art of drafting-nya, lha itu baru urusan berikutnya.
Tetapi perencanaannya harus matang dulu, jangan sekarang bikin kemudian perda
tentang retribusi pelacuran, besoknya bikin yang lain, ini kan ga nyambung. Ini
gambaran juga bagian dari legislasi keseluruhan di negeri kita, bahwa di Jakarta
ini undang-undang juga simpang siur, hari ini RUU APP, besok ganti lagi RUU
BHP, besok lagi yang lain lagi, seakan-akan ini kacau sekali prosesnya, karena
perencanaannya tidak jelas disitu.
3.
Maulina Cahya Ningrum
Ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, sintesis dari 9 studi kasus ini sendiri
itu sebenarnya kami tidak menyoroti masalah perda tapi kami secara khusus
mempelajari atau meneliti mengenai inovasi atau reformasi-reformasi yang
dilakukan di tingkat daerah dan inovasi-inovasi ini memang secara langsung
dipicu oleh atau diawali dengan proses desentralisasi. Jadi seperti tadi yang Bpk.
Alit katakan saya perlu meluruskan mengenai masalah dampak desentralisasi
terhadap timbulnya inovasi-inovasi yang bersifat lokal, itu sebenarnya mungkin
bukan dampak negatif tetapi memang inovasi dan reformasi yang kami teliti itu di
tingkat lokal atau di tingkat kabupaten kota.
92